1.073 ASN Main Judol Terancam Sanksi Tegas Gubernur Bobby 2025

Ringkasan Berita:

1. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan PPATK yang menyebutkan adanya 1.073 pegawai Pemprov Sumut terlibat judi online. 
2. Jika ditemukan ASN yang masih main judol setelah teguran diberikan, maka sanksi disiplin berat akan dijatuhkan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 1.073 ASN main judol terancam sanksi tegas Gubernur Bobby Nasution. 

Kasus ini mencuat usai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap keterlibatan aparatur pemerintahan dalam praktik judi online (judol). 

Gubernur Sumatera Utara itu menegaskan tak akan mentolerir pegawai negeri yang terbukti berjudi. 

Menurut Bobby, tindakan tegas akan dijatuhkan bagi mereka yang masih terus bermain meski sudah ditegur. 

Ia juga memastikan pemerintah provinsi telah memantau aktivitas keuangan para pegawai untuk mencegah kasus serupa terulang. 

Saat ini, ASN main judol menjadi perhatian publik dan menjadi ujian besar bagi integritas birokrasi di Sumatera Utara.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

ASN Terlibat Judi Online, Bobby Nasution Ambil Sikap Tegas

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan PPATK yang menyebutkan adanya 1.073 pegawai Pemprov Sumut terlibat judi online. 

Dalam pernyataannya, Bobby menyebut seluruh pegawai yang terindikasi telah disurati satu per satu sebagai bentuk teguran resmi.

“Sudah kita surati satu-satu (yang bermain judi online). Ini sudah lama ya, sekitar 2–3 bulan lalu. Kita berikan teguran ringan dan saat ini sedang kita pantau apakah mereka masih melanjutkan kebiasaannya atau tidak,” ujar Bobby saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Kamis 30 Oktober 2025.

Bobby menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berhenti pada teguran semata. 

Jika ditemukan ASN yang masih main judol setelah teguran diberikan, maka sanksi disiplin berat akan dijatuhkan. 

Langkah ini, menurutnya, bukan hanya bentuk penegakan disiplin, tetapi juga peringatan moral bagi seluruh aparatur pemerintahan agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online.

Data PPATK Ungkap Keterlibatan ASN, PHL, dan Tenaga Honorer

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengonfirmasi bahwa data 1.073 nama yang disebut PPATK mencakup berbagai status pegawai, mulai dari ASN, Pekerja Harian Lepas (PHL), hingga tenaga honorer yang digaji Pemprov Sumut.

“Data tersebut merupakan hasil analisis PPATK tahun 2024. Kami akan memantau perkembangan di tahun 2025, apakah jumlahnya menurun atau malah bertambah,” ujarnya.