Pegawai Suruh Teman Aniaya HRD karena Dipecat, Terancam Penjara 2025

Ia diberhentikan pada Maret 2023 setelah mempermasalahkan adanya pesan politik di grup WhatsApp sekolah.

Menurut Jupriadi, grup sekolah seharusnya difokuskan untuk membahas kegiatan pendidikan, bukan kampanye politik. 

Namun, keberaniannya itu justru berujung pada surat pemecatan tanpa peringatan atau teguran sebelumnya.

“Saya tidak pernah dipanggil atau diberi SP1 hingga SP3. Tiba-tiba saja dipecat,” ujarnya.

Ia mencoba memperjuangkan nasibnya dengan mendaftar PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2024 dan 2025, tetapi gagal karena data dirinya sudah dihapus dari sistem Dapodik.

Kasus seperti ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan industrial di Indonesia, terutama antara pekerja kontrak, honorer, dan perusahaan atau instansi. 

Tak jarang, ketidakjelasan status kerja berujung pada konflik emosional hingga tindakan kriminal, seperti yang dialami oleh ANLI di Bandung.

Dampak Psikologis dan Sosial dari Pemecatan Sepihak

Pemecatan seringkali menjadi titik balik yang berat bagi pekerja.

Tak hanya kehilangan sumber penghasilan, banyak yang merasa kehilangan harga diri, identitas sosial, dan kepercayaan diri.

Menurut psikolog industri dan organisasi, pemecatan tanpa komunikasi yang baik bisa memicu stres, depresi, bahkan agresivitas tinggi.

Dalam kasus pegawai suruh teman aniaya HRD, ANLI jelas menunjukkan reaksi emosional berlebihan akibat tekanan dan rasa ketidakadilan. 

Padahal, masih banyak jalur hukum dan mediasi yang bisa ditempuh untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap keputusan perusahaan.

Pihak perusahaan juga seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan keputusan pemecatan. 

Transparansi, pendampingan psikologis, serta kompensasi yang manusiawi bisa membantu mencegah konflik seperti ini di masa depan.