Layanan Konsultasi KI dan Monitoring Dashboard, Kanwil Kemenkum Kalbar Berikan Kemudahan pada Warga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali melaksanakan kegiatan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual (KI) dan Monitoring Dashboard yang bertempat di Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalbar. 

Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat yang memerlukan pendampingan terkait pelindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual, Kamis (9/10).

Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, layanan ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memberikan kemudahan dan akses seluas-luasnya bagi masyarakat, baik secara langsung di kantor maupun melalui media daring.

Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.

Pada kegiatan hari ini, layanan yang diberikan adalah konsultasi pendaftaran merek “Nasi Telur Pontianak Pak Dolly” atas nama Dolly, serta pengecekan Dashboard Monitoring DJKI untuk memantau perkembangan permohonan KI di wilayah Kalimantan Barat.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Gelar Sosialisasi Akselerasi Tata Kelola Corporate University

Dalam sesi konsultasi, Analis KI Muda Andy Hermawan Prasetio memberikan arahan kepada pemohon untuk terlebih dahulu melakukan penelusuran merek melalui laman dgip.go.id pada fitur “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”.

Berdasarkan hasil pencarian, diketahui bahwa nama “Nasi Telur Pontianak Pak Dolly” belum memiliki duplikasi, sehingga pemohon dapat melanjutkan proses pendaftaran merek tersebut.

Sementara itu, hasil Dashboard Monitoring DJKI per 9 Oktober 2025 mencatat sebanyak 9.263 permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah Kalimantan Barat. Rinciannya meliputi 3.074 permohonan Merek, 366 Paten dan Paten Sederhana, 122 Desain Industri, 5.697 Hak Cipta, serta 4 Indikasi Geografis.

Dalam hari yang sama, tercatat penambahan 5 permohonan Merek dan 3 permohonan Hak Cipta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa kegiatan layanan dan monitoring seperti ini merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam memberikan kemudahan pelindungan hukum atas karya dan inovasi masyarakat.

“Kekayaan intelektual memiliki nilai strategis dalam mendorong ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui layanan konsultasi dan pendampingan yang berkelanjutan, kami ingin memastikan bahwa setiap karya dan inovasi masyarakat Kalimantan Barat mendapatkan pelindungan hukum yang layak,” ujar Jonny.

Kegiatan rutin ini tidak hanya menjadi sarana konsultasi, tetapi juga bagian dari strategi monitoring dan evaluasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha, kreator, dan inovator di Kalimantan Barat yang terdorong untuk mendaftarkan karya serta inovasinya secara resmi agar memperoleh kepastian hukum dan manfaat ekonomi di masa mendatang. (*)