Terima Kunjungan Kepala BPKP, Gubernur Norsan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi yang Disampaikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Selasa 7 Oktober 2025.

Dalam pertemuan itu juga dilakukan penyampaian Laporan Eksekutif Daerah kepada Gubernur, yang merupakan hasil seleksi dari BPKP Pusat terhadap kinerja perwakilan di seluruh Indonesia. 

Dari total 36 perwakilan BPKP, hanya 16 yang dinilai layak untuk menyampaikan laporan langsung kepada kepala daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat.

“Topik utama laporan ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat, meliputi aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan. Semua ini berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan daerah, yang nantinya akan menjadi dasar bagi kami dalam memberikan rekomendasi strategis,” kata Rudy.

Ia menambahkan, terdapat potensi pendapatan daerah yang masih dapat dioptimalkan hingga mencapai sekitar Rp300 miliar pada tahun mendatang, terutama dari pendaftaran ulang kendaraan bermotor dan optimalisasi aset daerah yang saat ini bernilai sekitar Rp20 miliar. 

• Dana TKD Kalbar 2026 Dipangkas Sebesar Rp522 Miliar, DJPb Kalbar Harap Pemprov Tingkatkan PAD

Untuk itu, diperlukan komitmen dan langkah aktif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar dalam merealisasikannya.

Selain sektor pendapatan, BPKP juga menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan (Faskes) di beberapa daerah serta belum optimalnya pemanfaatan aset pendidikan. 

Menurut Rudy, masih terdapat sekolah-sekolah yang belum memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat secara maksimal.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah BPKP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik hasil Laporan Eksekutif Daerah ini. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Dirinya juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPKP dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi rakyat.

“Upaya pengawasan dan pembinaan dari BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!