Refleksi 7 Bulan Kepemimpinan Bupati Yohanes Ontot, Ekonomi Tumbuh Positif

Akan mengganggu secara sistem itu, satu dengan yang lain ada hubungannya," katanya.

Menurutnya, jika tidak hati-hati maka tidak bisa bergerak, terutama bagaimana kita mengimplementasikan visi misi kepala daerah yang sudah dibuat dalam sebuah kebijakan.

Selain tentunya visi misi Presiden yang tidak boleh bertentangan. “Kita berharap pemerintah pusat terutama Kementerian Keuangan ini, tidak seperti itulah. Kalau bicara data, yang pasti begitu, karena data yang membuat kebijakan itu seolah daerah ini uang mengendap begitu," ujarnya.

"Karena memang visi misi kita mulai dari presiden, gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota ini tidak boleh bertentangan. Melaksanakan visi misi kita sama dengan melaksanakan visi misi pemerintah pusat, jadi hubungan ini mesti dipahami oleh Kementerian Keuangan. Kalau tidak juga jadi masalah nanti, mau pakai apa kita melaksanakannya," tambah Bupati Ontot.

Menurutnya, sehebat apapun kepala daerah, jika tak ada anggaran maka sulit dalam merealisasikan program. Tentu merencanakan program sesuai dengan hasil mapping yang dilakukan.

"Tadi seperti Lapor Pak Bupati, masukan-masukan ini yang kita breakdown dalam bentuk kegiatan. Nanti berapa besarannya kan butuh anggaran," katanya.

Dengan pemangkasan anggaran lanjut Bupati, memerlukan kecerdasan kepala daerah memilih dan memilah. Mana yang dianggap krusial, terutama terkait dengan jalan, jembatan, pertanian, dan layanan publik lain. “Pokoknya semua akan terganggu.

 Sehingga kita pandai-pandai saja melihat mana yang harus didahulukan. Harapan kita pemerintah pusat harus memahami ini secara utuh dan mendalam situasi di wilayah Indonesia yang begitu luas," ujarnya.

Bupati mengakui  sebelumnya juga sudah dilakukan efisiensi dan sudah sepakat untuk mendorong program MBG, koperasi merah putih dan lain-lain yang bersifat strategis.

Khusus di Sanggau program ini sudah berjalan. Tapi kali ini bukan lagi efisiensi tapi pemotongan. "Kedua ini bukan efisiensi, istilahya menutup aliran transfer ke daerah.

Jadi perencanaan yang sudah kita setting sedemikian rupa diubah lagi. Akhirnya bisa tak bergerak. Di Sanggau APBD hanya Rp 1.6 triliun, belanja pegawai saja mau mendekati lebih dari 40 persen. Sudah kecil di press lagi," ujarnya.

Bupati Ontot mengakui pada 2026 nanti sangat berdampak pada semua program. Oleh karenanya penyisiran yang dilakukan sangat hati-hati.

"Saya tidak mau juga terutama dalam janji-janji politik. Saya paham betul dan saya pernah 10 tahun jadi Wakil Bupati. Karena janji politik ini jadi persoalan, yang penting kita menjelaskan kepada masyarakat kita akan lakukan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan. Artinya sesuaikan dengan ketersediaan keuangan negara dan daerah," katanya.

Di Kabupaten Sanggau yang paling krusial ini adalah infrastruktur jalan, jembatan, air bersih.

Namun bukan berarti yang lain tidak menjadi perhatian. Bupati menyampaikan bahwa seorang pemimpin tentu harus tetap berusaha, tak boleh menghindari masalah.