Pj Sekda Kalbar Tekankan Pentingnya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sampai Tingkat Desa

Penulis: Anggita Putri
Editor: Faiz Iqbal Maulid
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Muhammad Bari, membuka acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 11 Oktober 2023.

Selama sembilan tahun terakhir, Bari mengatakan bahwa desa telah mencapai kemajuan signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui bimbingan petani dan bantuan, pengembangan usaha pertanian, peternakan, pertanian, dan pariwisata, yang sebagian besar difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Sejauh ini dikatakannya sudah ada 708 BUMDes yang sah dan 47 BUMDes bersama yang telah berbadan hukum, dengan 133 BUMDes yang masih dalam perbaikan dokumen, dan 17 BUMDes bersama yang telah mendaftar sebagai badan hukum yang tersebar di seluruh wilayah di Kalbar.

Selain itu, 580 BUMDes dan 47 BUMDes bersama sedang dalam proses verifikasi nama, sementara 21 BUMDes dan 68 BUMDes bersama sedang dalam perbaikan nama, dan 1 BUMDes serta 1 BUMDes bersama masih dalam tahap pendaftaran nama.

Keberhasilan pembangunan desa sendiri sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah setempat dan masyarakat desa. Dirinya menekankan pentingnya memaksimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Desa.

Dirinya mengakui bahwa pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam penyalahgunaan Dana Desa, yang menyebabkan masalah hukum dan menghambat pembangunan desa. 

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan dan bimbingan terus-menerus oleh pihak berwenang terkait untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel terhadap kekayaan dan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

"Pengelolaan keuangan dan pembangunan desa juga sejauh ini tidak luput dari permasalahan. Penyalahgunaan Dana Desa ini tentunya merugikan masyarakat desa dan menghambat pembangunan desa disebabkan dengan adanya pemotongan Dana Desa yang diakibatkan oleh kasus hukum", imbuhnya.

Pj Sekda berharap terjadi kemajuan di pedesaan, sekarang ada ratusan desa yang telah mandiri, namun masih ada yang tertinggal. 

Tujuannya adalah untuk mengubah desa-desa tersebut menjadi entitas yang dapat membangun daerahnya sendiri.

Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja di pedesaan melalui program-program seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dengan demikian, optimisasi usaha di desa diharapkan dapat mewujudkan tujuan tersebut.

(*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkini