Agus Sutomo Nilai Penanaman Mangrove Perlu Dilakukan Secara Masif dan Berkelanjutan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat.

Kunker kali ini, dirangkaikan dengan penanaman hutan mangrove di pesisir Kabupaten Mempawah, tepatnya di Mangrove Park, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 8 Agustus 2025, pagi.

Menanggapi kegiatan ini, Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo sangat mengapresiasi apa yang telah dilakulan dari pemerintah pusat, provinsi dan pihak terkait lainnya, dalam penanaman Mangrove ini.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Semoga ini bukan hanya sekedar simbolik belaka dan harus ditindaklanjuti secara keseluruhan, mulai misi perencanaannya sampai benar-benar mangrove itu tumbuh besar, kemudian memberikan dampak yang kuat," katanya.

Tak hanya itu, menurutnya kegiatan ini harus menjadi gerakan masif secara nasional, secara keseluruhan, tidak hanya sekedar simbolik, namun menjadi gerakan secara nasional untuk menanam mangrove.

"Kita berharap untuk daerah mangrove yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat, itu untuk dilindungi, tidak dikonversi dalam bentuk apapun. Misalnya dikonversi untuk tempat wisata yang kemudian membukanya dengan menembang manggruf, kemudian baru tanam balik lagi, itu jangan sampai terjadi. Atau dimasukkan dalam kawasan pembangunan strategis nasional untuk wisata-wisata besar, itu juga jangan sampai terjadi," ujarnya.

Untuk itu kepastian perlindungan kepada mangrove ini menurutnya juga sangat perlu. Kemudian juga daerah-daerah yang terdegradasi atau mengalami abrasi, itu harus segera ditanamin mangrove dengan resourcing yang ada. 

"Jadi juga harus ada risetnya. Nah, kan sangat disayangkan ketika misalnya kita memiliki pantai yang panjang, yang bagus, potensi laut yang luar biasa bagus, tapi kemudian kita rusak dengan alasan kepentingan ekonomi makro yang kemudian tidak memberikan dampak lingkungan, bahkan kemudian malah merusak nilai-nilai ekonomi masyarakat itu sendiri yang ada di sekitar pantai," jelasnya.

Baca juga: Bupati Erlina Apresiasi Kehadiran Menteri LH dan Kapolri di Mempawah Mangrove Park

Selain itu, untuk garis pantai yang sudah terbuka dengan laut lepas ia harap difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dinas, bersama pemerintah provinsi dan kaupaten untuk membuat benteng-benteng terlebih dahulu sehingga mampu menahan air gelombang laut.

"Setelah itu baru ditanamin mangrovenya sehingga bisa terselamatkan dari hempasan-hempasan air laut yang besar.  Jadi ini harus terus simultan. Semua pihak harus terlibat dan semua pihak harus bertanggung jawab. Edukasi terhadap pemerintah baik nasional, provinsi, kaupaten, daerah, dan desa itu penting untuk dilakukan," ujarnya.

Tak kalah penting, dampak dari kerusakan mangrove, juga itu harus benar-benar dipahami, dipelajari oleh seluruh stakeholder, dari tingkatan kementerian sampai para pendegak hukum juga harus paham. 

"Jaksa, hakim juga harus paham soal-soal kayak begitu. Karena kalau misalnya kemudian ke pihak kepolisian, jaksa, hakim tidak paham aspek-aspek lingkungan dan ketika ada masyarakat yang mempertahankan mangrove untuk tidak ada rusak akibat dari izin-izin yang diberikan, bisa jadi masyarakatnya dikriminalisasi hanya karena untuk menyelamatkan mangrove. Nah ini yang harus menjadi perhatian serius juga oleh tingkatan pemerintah," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!