WARGA Pontianak Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Desak Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Isu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat Kota Pontianak.

Sebagian warga menilai kenaikan masih bisa diterima selama diiringi peningkatan kualitas layanan, namun banyak pula yang menolak karena dinilai akan menambah beban di tengah kondisi ekonomi sulit.

Asmiji, warga Pontianak Timur, mengatakan bahwa kenaikan iuran pada dasarnya bisa dipahami.

Namun ia berharap, pemerintah harus benar-benar serius dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta BPJS.

“Bagi saya sebagai masyarakat awam, kalau bisa gratis saja. Tapi kalau memang ada kenaikan biaya iuran, tidak masalah asalkan pelayanannya juga ikut ditingkatkan,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 20 Agustus 2025.

Baca juga: PABRIK Uang Palsu di Pontianak Digerebek, Warga Jelimpo Landak & Balai Karangan Sanggau Jadi Aktor

Kekhawatiran Masyarakat Ekonomi Rendah

Berbeda dengan Asmiji, Abdul yang juga warga Pontianak Timur, menolak adanya rencana kenaikan iuran.

Menurutnya, saat ini saja masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar iuran secara mandiri.

“Kalau bisa jangan dinaikkan lagi, karena masih banyak warga yang belum mampu membayar mandiri"

"Saya yakin kalau dinaikkan, banyak masyarakat yang tadinya rutin membayar malah jadi enggan untuk membayar,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki mutu pelayanan serta kualitas obat-obatan yang tersedia di fasilitas kesehatan.

Baca juga: AKSI Heroik Warga Desa Kapur Kubu Raya Gagalkan Peredaran Uang Palsu di Kalbar, Dua Pelaku Ditangkap

Dinilai Tak Etis di Tengah Kondisi Ekonomi Menurun

Pendapat serupa datang dari Tri, warga Pontianak Timur lainnya.

Ia menilai, kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil adalah hal yang tidak tepat.

“Kalau pembayaran ditambah dengan kenaikan harga, maka akan bertambah pula beban masyarakat"

"Tapi di sisi lain, memang dari kenaikan ini bisa menambah pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk pembiayaan maupun pembangunan,” ungkapnya.

Tanggapan Direktur RS Soedarso:

Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat beragam komentar dari masyarakat melalui media sosial.

Menanggapi hal ini, Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak, Harry Agung Tchayadi, menegaskan bahwa pihak rumah sakit maupun asosiasi rumah sakit belum menerima informasi resmi terkait rencana tersebut.

“Sampai saat ini kami, asosiasi rumah sakit, belum mendengar informasi soal kenaikan iuran BPJS. Sekali lagi, naik atau tidaknya iuran adalah domain BPJS dan pemerintah yang menganalisis pembiayaan kesehatan dan kondisi keuangan,” ujarnya, Rabu 20 Agustus 2025.

Harry menekankan, yang terpenting adalah agar pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS tidak terdampak.

“Mudah-mudahan tidak ada dampak negatif terhadap pelayanan. Layanan yang dijamin oleh BPJS harus tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, RSUD dr. Soedarso setiap tahun terus menambah layanan baru, seiring hadirnya dokter spesialis dan subspesialis yang selesai pendidikan serta penggunaan teknologi kesehatan terkini.

“Harapan kami, layanan baru yang ada di rumah sakit juga bisa diakomodir oleh BPJS, sehingga masyarakat tetap bisa mengaksesnya,” jelasnya.

Harry menegaskan, apapun keputusan pemerintah terkait iuran, diharapkan tidak mengganggu layanan di rumah sakit. Dan hal tersebut menurutnya sepenuhnya Kewenangan dari pemerintah dan Bpjs.

“Yang jelas, dari sisi keuangan tidak mengganggu atau berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!