WARGA Pontianak Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Desak Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Isu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat Kota Pontianak.

Sebagian warga menilai kenaikan masih bisa diterima selama diiringi peningkatan kualitas layanan, namun banyak pula yang menolak karena dinilai akan menambah beban di tengah kondisi ekonomi sulit.

Asmiji, warga Pontianak Timur, mengatakan bahwa kenaikan iuran pada dasarnya bisa dipahami.

Namun ia berharap, pemerintah harus benar-benar serius dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta BPJS.

“Bagi saya sebagai masyarakat awam, kalau bisa gratis saja. Tapi kalau memang ada kenaikan biaya iuran, tidak masalah asalkan pelayanannya juga ikut ditingkatkan,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 20 Agustus 2025.

Baca juga: PABRIK Uang Palsu di Pontianak Digerebek, Warga Jelimpo Landak & Balai Karangan Sanggau Jadi Aktor

Kekhawatiran Masyarakat Ekonomi Rendah

Berbeda dengan Asmiji, Abdul yang juga warga Pontianak Timur, menolak adanya rencana kenaikan iuran.

Menurutnya, saat ini saja masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar iuran secara mandiri.

“Kalau bisa jangan dinaikkan lagi, karena masih banyak warga yang belum mampu membayar mandiri"

"Saya yakin kalau dinaikkan, banyak masyarakat yang tadinya rutin membayar malah jadi enggan untuk membayar,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki mutu pelayanan serta kualitas obat-obatan yang tersedia di fasilitas kesehatan.

Baca juga: AKSI Heroik Warga Desa Kapur Kubu Raya Gagalkan Peredaran Uang Palsu di Kalbar, Dua Pelaku Ditangkap

Dinilai Tak Etis di Tengah Kondisi Ekonomi Menurun

Pendapat serupa datang dari Tri, warga Pontianak Timur lainnya.

Ia menilai, kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil adalah hal yang tidak tepat.

“Kalau pembayaran ditambah dengan kenaikan harga, maka akan bertambah pula beban masyarakat"