Kucurkan Dana 475 Miliar di 2025, Pemprov Kalbar Siap Tangani Infrastruktur Jalan yang Rusak Parah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmen serius dalam membenahi infrastruktur jalan yang rusak berat di seluruh wilayah Kalimantan Barat. 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, perbaikan jalan juga menjadi prioritas utama, dengan alokasi anggaran signifikan sebesar Rp 475 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas jalan provinsi yang selama ini dalam kondisi rusak berat dan memerlukan penanganan segera.

"Tahun 2025, hampir seluruh kabupaten dan kota yang memiliki jalan rusak berat akan mendapat alokasi anggaran penanganan,” ujarnya di Pontianak, Senin 11 Agustus 2025.

Ia juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kalbar menaruh perhatian penuh terhadap kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat. 

Dirinya juga menargetkan agar perbaikan ini dapat mendongkrak kondisi jalan mantap di Kalbar.

"Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat menambah kondisi jalan mantap yang menjadi kewenangan provinsi kurang lebih 4 persen," ujarnya.

Meski begitu, Zulkarnaen mengingatkan bahwa proses transformasi dari jalan rusak berat menuju jalan mantap tidak bisa terjadi secara instan. 

• Pengamat Soroti Minim Penerangan dan Desain Jalan di Lokasi Kecelakaan Maut Sungai Raya

Hal itu dijelaskannya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi dan perlunya dukungan dari pemerintah pusat.

“Target kami, alokasi anggaran tahun 2025 ini bisa meningkatkan kondisi jalan mantap provinsi sekitar 4 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menanggapi sejumlah pemberitaan dan sorotan masyarakat terkait kondisi jalan di Kalbar dan merespon baik kritik tersebut namun mengajak semua pihak untuk menyampaikan informasi secara proporsional dan berbasis data.

“Kami apresiasi perhatian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Tapi kami juga berharap publik dan media dapat menyampaikan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah pemerintah daerah tidak bekerja,” tegasnya.

Dijelaskannya bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal dengan prioritas pada kebutuhan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap peningkatan perekonomian daerah.

“Setiap rupiah anggaran dipikirkan dengan matang. Kami bekerja keras agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya.

Di sisj lain, pekerjaan infrastruktur jalan ini menjadi skala prioritas di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ria Norsan.