Gubernur Kalbar Dorong Birokrasi Terbuka, Norsan Sebut Keterbukaan Bukan Sekadar Formalitas
sebanyak 168 badan publik masuk dalam daftar peserta, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, OPD provinsi, OPD Kabupaten /Kota, Pemerintah Desa, hingga
"Khusus untuk kategori OPD Kabupaten/Kota, kita mewajibkan PPID Utama Kabupaten/Kota mengirimkan Badan Publik yakni Dinas Pendidikan, Bappeda, dan RSUD,” ujarnya.
Reinardo yang karib disapa Edho Sinaga ini mengatakan , ketiga badan publik kategori Kabupaten/Kota ini diminta untuk menjadi peserta Monev 2025 karena untuk memotret sejumlah layanan informasi publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia – IPM.
“Ini sejurus dengan tema monev yakni ‘Keterbukaan Informasi Publik, Menuju Kalbar Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan’. Untuk itu, potret layanan informasi publik harus diliht dari ketiga OPD tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan berharap, keterbukaan informasi tak hanya berhenti pada penilaian administratif, tapi berakar dalam budaya kerja pemerintah daerah.
“Keterbukaan harus menjadi kebiasaan, bukan kewajiban. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Jangan biarkan masyarakat menunggu jawaban yang tidak pernah datang,” pungkasnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Antusias Warga Padati Gerakan Pangan Murah di Sekayam, 3 Ton Beras Ludes Terjual |
![]() |
---|
Gunakan Uang Palsu untuk Bayar Hutang, Seorang Pria di Pemangkat Ditangkap Polisi |
![]() |
---|
Pedagang Terdampak, Warga Kritik Jalannya Demo di Pontianak |
![]() |
---|
Demo Jadi Bukti Suara Rakyat, Asal Tidak Merusak Fasilitas Umum |
![]() |
---|
Puluhan UMKM Bakal Ikuti Pameran Pembangunan di Kawasan Sabang Merah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.