Fokus Urai Kemacetan dan Polusi di Jakarta, Pemerintah Gratiskan 15 Golongan dan Berikan Insentif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kondisi macet di Jakarta masih berlanjut sampai saat ini.

Makanya program pengentasan kemacetan di Jakarta masih terus dilakukan.

Tingginya penggunaan kendaraan tidak hanya menjadi kemacetan tapi juga bisa membuat terjadinya polusi.

Untuk itu, penggunaan kendaraan berbahan bakar Hidrogen menjadi dicanangkan dengan pemberian insentif bagi penggunanya.

Khususnya kemacetan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan sudah menjadi masalah sejak dulu hingga sekarang.

Makanya pemerintah menggratiskan 15 golongan naik transportasi umum serta upaya untuk menambah Transjabodetabek yang perlu dilakukan.

Baca juga: Solusi Diversifikasi Pasar Respon Atas Kebijakan Tarif Impor Trump, Maman: Prioritas Pasar Domestik

"Dulu hanya 14, sekarang jadi 15. Kalau dulu hanya naik Transjakarta, sekarang naik seluruh moda, kecuali KRL, karena KRL kan KAI. Naik MRT, LRT, Transjakarta, semuanya gratis," kata Pramono dalam acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network, di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025). 

Pramono menekankan jika ingin masalah macet di Jakarta benar teratasi, harus bisa melihat pola pergerakan warga Jakarta dan sekitarnya.

"Persoalan macetnya pagi hari 3,5 juta orang masuk, sore hari 3,5 juta orang pulang, ditambah dengan orang warga Jakarta sendiri, itulah sumber kemacetan yang utama. Maka untuk itu tidak bisa lagi Transjakarta. Harus Transjabodetabek," ungkapnya.

Ia menilai bahwa Jak Lingko seharusnya bukan melayani warga di Jakarta saja, tapi warga yang mau masuk ke jakartanya. 

Artinya Jak Lingko bisa diutamakan di daerah Bekasi, Tanggerang, Depok dan Bogor.

"Bahkan sampai Cianjur. Intinya, untuk menyelesaikan macet di Jakarta, enggak bisa parsial, harus melakukan banyak. Bahkan saya bersedia untuk 15 golongan tadi, bukan hanya untuk warga Jakarta, tetapi untuk warga Jabodetabek," pungkasnya.

Adapun ke-15 golongan sebagai berikut :

Penerima Kartu Jakcard Combo

1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya