DPR RI Kunker ke Kalbar, Dengarkan Secara Spesifik Informasi dan Permasalahan Pelaksanaan BUMD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat dan melakukan pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Balai Petitih Gubernur Kalimantan Barat, Rabu 7 Mei 2025, pagi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan kunjungan ini merupakan kunjungan spesifik dan ingin mendengarkan secara langsung informasi dan permasalahan yang ada di Kalimantan Barat.

“Syukur-syukur bisa langsung kita eksekusi, atau kita putuskan di sini. Terkait apa spesifiknya yang pertama mengenai Badan Usaha Milik Daerah sama Badan Usaha Layanan Umum. Jadi sekarang harus diperkuat dan diperkokoh agar daerah mampu memperkuat fiskal sumber pendapatan daerahnya,” kata Aria.

Ia juga berharap agar Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Layanan Umum bisa meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu dia juga menyebutkan pengelolaannya harus seprofesional mungkin.

“Tadi kita tanyakan bumi Kalimantan Barat yang punya bauksit, emas, sawit, batu bara, ini ada gak BUMD nya di sini, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Kita berharap pemerintah daerah harus memetakan untuk pendapatan daerahnya,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya juga mengajak pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dari hasil pembahasan satu sektor terkait Hal Guna Usaha (HGU).

Baca juga: Pemkab Mempawah Komitmen Tingkatkan Kinerja BUMD dan BLUD untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Tadi yang diungkap masih sektor sawit. Jadi HGU yang sudah habis di mana? Ternyata sektor privat (pusat). Nanti kalau ada perpanjangan kita lihat, plasmanya harus 20 persen. Maka kita minta supaya plasma agar dikoordinasikan BPN Kalbar, tingkat Kementerian, dan Kepala Daerah, supaya plasmanya betul-betul untuk rakyat setempat,” paparnya.

Dengan ini ia juga berharap agar masyarakat Kalimantan Barat tidak dimarjinalkan kepemilikan lahannya dan sawitnya agar tidak hanya menjadi penonton.

“Jadi, informasinya lumayan clear dan nanti akan kita sampaikan saat rapat kerja dengan menteri. Seperti masalah apa saja tadi yang tidak menjadi otoritas di sini. Kita minta Kanwil BPN selalu berkoordinasi dengan kepala daerah,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!