BPKP Kalbar Sampaikan Manajamen Risiko Partisipatif Jaga Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Semua pihak harus paham bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program super priority Presiden Prabowo Subianto yang harus dimitigasi bersama. Untuk itu, semua pihak harus bersinergi menyukseskan dan memitigasi risiko secara partisipatif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, dalam Rapat Pembahasan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 di Ruang Arwana, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu 8 Januari 2025. 

Leading sector program MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, kata Rudy, pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN saja, melainkan juga Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

“Itu sebabnya, Gubernur harus mengarahkan para Bupati dan Wali Kota dan berbagai pihak lain dalam memitigasi risiko pelaksanaan MBG secara bersama-sama,” ujar Rudy.

Apalagi, menurutnya, Kalimantan Barat telah kehilangan dua momentum besar pelaksanaan MBG ini. Pertama, pada uji coba di bulan Desember 2024 dan launching serentak pada 6 Januari 2025 lalu.

“Ketertinggalan tersebut harus dikejar dengan langkah yang komprehensif dan  koordinasi yang lebih intensif, baik dari BGN, pemerintah provinsi, Kodam/Kodim, maupun instansi-instansi lainnya,” katanya.

• Pemkot Pontianak Siapkan Anggaran Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat

Menurut hasil pantauan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, terdapat titik-titik kritis dan risiko yang harus diantisipasi apabila ingin menjadikan program MBG berjalan baik di Kalimantan Barat.

Contohnya, dari segi sumber daya, pada ketersediaan akuntan, ahli gizi, dan tenaga kerja.

“Pelatihan tenaga kerja harus dilaksanakan, pedoman pelaksanaan MBG harus disosialisasikan, dan petunjuk teknis pelaksanaan program MBG untuk pemerintah daerah harus ditetapkan,” katanya.

Selain itu, dari sisi anggaran, perhitungan anggaran untuk satu porsi makanan harus dilakukan.

Yang tidak kalah krusial, perhitungan kecukupan gizi pada makanan.

Dari sisi sarana prasarana, air yang dipakai harus bersih dan tidak berkarat. Jika perlu, diberikan bantuan tambahan alat filtrasi dari pemerintah daerah, katanya.

Rudy juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam koordinasi. Sayangnya, pemerintah daerah di Kalimantan Barat banyak yang belum memasukkan program MBG pada anggaran tahun 2025 ini.

Menyikapi tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Alexander Rombonang mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mendukung pelaksanaan program MBG.