Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota Pontianak. Amirullah mengingatkan kepada PNS dan PPPK di lingkungan Pemkot Pontianak agar tidak terlibat politik praktis pada pemilihan daerah (Pilkada) 2024.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengingatkan kepada PNS dan PPPK di lingkungan Pemkot Pontianak agar tidak terlibat politik praktis pada pemilihan daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Triponcast Pemerintah Kota Pontianak dengan tema Siap Data Pemilih dan Netralitas ASN Menuju Pilkada Serentak 2024 Jumat 22 November 2024.
"Tidak terlibat politik itu berarti tidak ikut kampanye jadi terlibat pada saat menggunakan hak suaranya saja. Kan kita ada penyambung pak ada televisi ada apa media cetak kan kita bisa baca di situ tanpa hadir langsung dalam kampanye," ujarnya.
Ia juga menghimbau kepada seluruh ASN selain tidak ikut serta dalam kampanye juga tidak mengikutsertakan kendaraan seperti mobil dinas atau simbol-simbol serta sarana dan prasarana lain dalam bertugas terlibat dalam kegiatan politik.
"Kehadiran fisik kendaraan dan alat dalam tim kampanye itu juga menjadi hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN. Jadi kita juga menghimbau kepada ASN selain netralitas juga jangan pernah alat-alat kedinasan itu digunakan. Bahkan kawan-kawan pun mau lewatnya juga enggak berani," ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Erma Suryani mengatakan terkait dengan netralitas pihaknya dari Pemerintah Kota Pontianak itu sudah menerbitkan surat edaran di seluruh Pemerintah Kota Pontianak.
"Nah, kami juga mengingatkan kepada seluruh jajaran yang ada di dinas dukcapil untuk tidak ikut terlibat langsung di dalam proses ataupun terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada ini," ujarnya.
Ia mengaku pada saat debat calon walikota pertama dan kedua, Disdukcapil Kota Pontianak diundang oleh KPU untuk menyaksikan langsung. Namun ia menghindari terjadinya hal-hal lain sehingga memutuskan tidak hadir langsung.
"Nah, sudah mau datang tapi saya pikir lebih baik kita nonton TV saja, seperti itulah yang coba untuk kita jaga agar netralitas terutama di lingkungan sekitar ini tetap terjaga dan tetap kondusif," ujarnya.
Kepala BKPSDM Kota Pontianak Yuni Rosdiah mengatakan saat ini jumlah ASN yang berada di lingkungan Pemkot Pontianak jumlahnya 5.336. "Jadi terdiri dari PNS dan PPPK, yang banyak guru ada 2500-an," ujarnya.
Ia mengatakan terkait netralitas seorang ASN memang halnyang sensitif. "Agak sulit ya ketika kita hadir di dalam kampanye gitu memang dibolehkan, itu kan hadir. Tapi diam, diam tidak menggunakan atribut tidak mengeluarkan kata-kata, misalnya bersorak dan tidak boleh apapun," ujarnya.
Hal tersebut kata Yuni juga berlaku untuk istri atau suami seorang ASN. "Boleh hadir tapi tidak boleh melakukan apa-apa gitu, tidak boleh membuat kode-kode itu kan agak sulit tuh. Ketika emosi kita terpancing, nah itu tadi. Jadi benar kata Sekda tadi mendingan enggak usah hadir lah kita nonton TV aja atau lihat channel youtube-nya untuk melihat visi misi," ujarnya.
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS - Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.