Debat Publik Pilgub Kalbar 2024, Pengamat Pendidikan Sorot Isu yang Harus Jadi Prioritas

“Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan gubernur harus ada target untuk menaikan IPM ini. Sehingga bisa mencapai kenaikan diatas 1-1,5 poin. Sehingga dalam lima tahun kedepan IPM Kalbar sudah mencapai 7 poin,” ujarnya.

Lalu berkaitan dengan angka harapan hidup yang pada tahun 2023, berada di angka 73,71,  diharapkan juga angka harapan hidup bisa diangka 74-75. Kemudian angka harapan sekolah rata-rata di Kalbar baru diangka 12,67 tahun atau 12 tahun artinya baru lulus dari SMA.  Kemudian rata-rata lama sekolah baru 7 tahun artinya baru lulus SD masuk ke SMP. 

“Jadi angka harapan lama sekolah yang menjadi betul-betul prioritas program dibidang pendidikan. Mungkin dari cagub dan cawagub Kalbar sudah punya visi-misi bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kalbar,” jelasnya.

“Ini sangat penting untuk meningkatkan dari pada SDM di Kalbar. Jadi tidak semata -mata pada pendidikan formal saja, dan pendidikan non formal harus dikuatkan juga. Artinya tidak hanya disekolah formal, di negeri dan swasta saja,” tambahnya.

Ia mengatakan bahwa masih melihat ada pos- pos anggaran, masih cenderung ada sekolah swasta yang tidak dapat sharring atau bantuan yang sangat siginifikan. Tentu ini menjadi catatan kedepan, bahwa Gubernur  juga harus memprioritaskan dan memberikan kontribusi bantuan sesuai kemampuan daerah untuk perkembangan sekolah swasta.

“Bagaimanapun sekolah swasta ini berkontribusi terhadap peningkayan SDM yang ada di Kalbar,”ucapnya

Berikutnya terkait dibidang kesehatan. Dikatakannya dari data BPS tahun 2023 bahwa angka harapan hidup di Kalbar  73 tahun , ada peningkatan dari 70 ke 73 dan ini diakuinya sudah cukup baik. 

Dari sektor kesehatan, juga  ada beberapa hal yang menjadi isu prioritas seperti penangansn stunting yang hari ini sedang berjalan.

“Ini juga menjadi prioritas pusat, dan tentu harus selaras dengan apa yang harus dilakukan oleh pemda. Jadi program pusat harus sinkron dengan di daerah,” ujarnya.

Ia menekankan layanan kesehayan disetiap daerah sampai tingkat kelurahan harus diperhatikan, dan harus mempunyai akses layanan minimal, seperti  ada tenada medis bidan disetiap dusun atau kelurahan . 

“Ini juga penting kalau kita melihat dari pada enam pilar kesehatan yakni pertama adalah layanan primer,ini kan kesehatan paling dasar,” ujarnya.

Kemudian rujukan ketahahan kesehatan bagaimana memberikan pemahaman kesehatan tentang pentingnya menjaga kesehatan. 

Kemudian dari segi pembiayaaan , pemerintah bisa memberikan kartu bagi masyarakat yang yang tidak mampu seperti Program KIS . Kemudian ada program BPJS.

“Tentu pemerintah dari tingkat Provinsi juga harus mampu dan memikirkan juga bagaimana pos APBD itu digunakan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak dijangkau oleh Program KIS,”ujarnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian lainnya, bahwa beberapa tahun yang lalu ketika masyarakat yang ingin mengakses layanan kesehatan yang tidak menggunakan BPJS, cukup menggunakan Jamkesmas masyarakat sudah bisa berobat gratis di puskesmas dan dapat rujukan bantuan ke rumah sakit.