Perpusnas Dorong Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu Provinsi di Indonesia, yang dipilih oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk menjalankan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Melalui Program TPBIS merupakan salah satu upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan.

Lewat program ini juga,dalam rangka untuk mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, yakni untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat.

Selain itu, sebagai pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Maka dari itu, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi digelar Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2024  antar lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, yang diselenggarakan sejak 11 -12 Oktober 2024, di 33 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Kepala BKD Kalbar Ungkap 2.937 Pelamar CPNS di Pontianak Tak Memenuhi Syarat

Diantaranya di Provinsi Kalbar,juga telah digelar Pertemuan Lintas Sektor, dan juga menghadirkan pemateri dari pusat, yakni Drs Nurcahyono, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RepubIik Indonesia , yang mana acara berlangsung selama dua hari, di Harris Hotel Pontianak, 11- 12 September 2024.

Menyampaikan sambutan Perpusnas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar, Sugeng Hariadi mengatakan pertemuan ini, merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten,kota, dan desa.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8-9 provinsi,” katanya.

Tujuan utama dari Pertemuan Pemangku Kepentingan ini adalah, pertama untuj Memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat.

Lalu yang kedua, Memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

“Kami juga ingin menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat,” ujarnya.

Adapun acara  ini difasilitasi oleh dua orang PIC/ Fasda/ PA Provinsi bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, yang  memandu sesi-sesi Pertemuan Pemangku Kepentingan.

Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa atau Taman Bacaan Masyarakat.

Selain itu, ada dua Kepala Dinas Kabupaten dan Kota di Kalbar, yang juga berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten dan kota untuk memperkuat literasi masyarakat.

“Kita harapkan lewat pertemuan ini, dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan,” harapnya.