Panwascam se Landak Dapat Ilmu Pengawasan Pemilih Kelompok Rentan di Pilkada 2024 dari Bawaslu RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Landak, menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2024 kepada kelompok rentan pada Sabtu 3 Agustus 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Hotel Grand Landak Kota Ngabang ini, diikuti oleh peserta dari seluruh Ketua dan anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan atau Panwascam, dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Landak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Kalbar Uray Juliansyah Spd MH, Koordinator Sekretariat Bawaslu Landak Ramlan SP MAP, Ketua Bawaslu Landak Barto Agato Dirgo SH, anggota Bawaslu Landak Dra Theresia Masyono dan Arifian SE.

Sedangkan untuk narasumber yang menyampaikan materu, datang dari Bawaslu pusat yakni Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia (RI) Dr Bachtiar Baetal SH MH Msi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Landak Barto Agato Dirgo berharap, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian yang sangat baik untuk menambah pengetahuan para Panwaslu se Kabupaten Landak.

Tentunya dalam menghadapi proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak.

"Jarang-jarang kita dapat ilmu langsung dari Bawaslu RI. Kami ucapkan terimakasih atas ilmunya yang disampaikan. Apa lagi tahapan Pilkada sudah mau masuk ke Pendaftaran Calon dan Verifikasi," ujar Barto.

• KPU Mempawah Sosialisasikan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepada Partai Politik

Dirinya berharap para Panwaslu se Landak yang hadir ini benar-benar menyimak materi yang akan disampaikan oleh Narasumber dari Bawaslu RI.

"Sehingga ke depan bisa melaksanakan pengawasan dalam Pilkada sesuai SOP," harapnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Kalbar Uray Juliansyah juga menyampaikan bahwa Pilkada dan Pemilu ini beda-beda tipis.

"Artinya harus hati-hati dalam penerimaan laporan dan temuan. Kuatkan skill pengetahuan saat menerima laporan atau pun pengaduan," terangnya.

Lanjut Uray, karena ada beberapa daerah dalam Pikada nanti yang tidak menutup kemungkinan melawan kotak kosong.

"Jika itu ada terjadi melawan kotak kosong, bukan berarti tidak ada pelanggaran di sana. Maka sangat perlu penguatan teknis penanganan laporan," jelasnya.

Begitu juga pelanggaran administrasi, terkait prosedur dan mekanisme yang mengeluarkan rekomendasi.

"Tentunya harus sesuai dengan kajian yang komprehensip. Saya harapkan tetap jaga kesehatan, turbelensi ke depan akan semakin tinggi," pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini