Jadi Narasumber di Rakorgub se-Indonesia, Harisson Sampaikan Isu Layanan Dasar Pendidikan di Kalbar

“Mungkin karena mereka sudah bekerja mereka sudah malas ,kami sebenarnya sudah meminta ke perusahaan-perusahaan agar memfasilitasi karyawan, dan pekerja yang belum tamat untuk mengikuti paket-paket. Paket C misalnya, tetapi itu hanya beberapa perusahaan saja yang menjawab, dan meminta karyawannya yang tidak menamatkan sekolah untuk bisa meneruskan pendidikan melalui paket,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Harisson telah mengusulkan langsung kepada Menteri PPN/Bappenas untuk membantu pemenuhan pelayanan dasar, salah satunya di bidang pendidikan.

Seperti yang sudah dilakukan Pemprov selama ini, dengan pembangunan unit-unit sekolah baru, sekaligus asrama, sehingga anak-anak di daerah yang tempat tinggalnya jauh, tetap bisa sekolah.

Lalu untuk meningkatkan kualitas guru, Harisson meminta agar dilakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh guru melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Meski selama ini, Pemprov melalui APBD juga sudah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk para guru, tapi ia merasa tetap perlu dukungan pemerintah pusat lewat APBN.

“Kita (Pemprov) juga sebenarnya sudah membantu pelajar, diantaranya dengan pemberian beasiswa Rp100 ribu per anak untuk (SPP) SMA/SMK. Kemudian untuk SLB diberikan bantuan Rp200 ribu per orang per bulan,” tambahnya.

Belum lagi, Pemprov kata dia, juga memiliki program bantuan peralatan atau perlengkapan sekolah untuk pelajar kurang mampu.

Yakni berupa seragam sekolah, tas sekolah, kaus kaki, dan sepatu sekolah. Termasuk membantu sekolah-sekolah dalam pengadaan meubeler agar murid-murid dapat belajar dengan baik di sekolah tersebut.

Baca juga: Pj Gubernur Harisson Buka Konferprov PWI Kalbar 2024

“Pak Menteri (PPN/Bappenas) tadi sudah berjanji untuk layanan dasar sekolah, akan di-Inpres-kan agar lebih terjamin kesinambungannya. Misalnya yang seperti sudah dilakukan (ada) Inpres jalan daerah, dan lainnya. Jadi akan ada Inpres untuk peningkatan layanan pendidikan,” pungkasnya. 

Adapun Rakorgub se-Indonesia itu dilaksanakan dalam rangka memperkuat keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Serta memperkuat fondasi transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dalam kesempatan tersebut juga turut dihadiri oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini