Status Pencairan Bantuan BPNT Alokasi Maret di SIKS-NG Sudah SP2D, Benarkah Mengalami Perubahan?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menjadi salah satu kabar paling ditunggu oleh KPM.

Untuk mengetahui alur pencairan bantuan sosial bisa terpantau dari perubahan status yang terlihat di aplikasi SIKS-NG Kemensos. 

Adapun jenis bantuan sosial yang dikabarkan mulai dalam proses penyaluran tersebut adalah program BPNT alokasi bulan Februari dan Maret.

Di mana tampilan di layar aplikasi SIKS-NG menunjukkan adanya status Standing Instruction atau perintah pemindahan saldo bantuan sosial  ke rekening KPM.

Kabar telah disalurkannya Bansos  program BPNT alokasi Februari dan Maret tersebar setelah salah seorang KPM mengunggah foto penambahan saldo senilai Rp 400.000.

Dikutip dari Youtube DIARY Bansos , berdasarkan data terbaru di SIKS-NG.

Bantuan BPNT untuk alokasi Februari-Maret 2024 belum mengalami perubahan.

 Unggahan KPM tersebut mengabarkan perihal telah masuknya saldo Bansos dari program BPNT yang cair melalui Bank Negara Indonesia.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa tahapan pencairan bantuan sosial yang disalurkan melalui KKS dapat diketahui dari perubahan status di aplikasi SIKS-NG.

Jadi untuk sekarang status penyaluran BPNT untuk alokasi Februari dan Maret, belum mengalami perubahan SP2D.

Akan tetapi, bagi KPM yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT alokasi Februari-Maret 2024.

• UPDATE SIKS-NG, Tahap Pencairan Bansos PKH Lewat Kartu KKS Maret 2024 Kepada KPM Sudah Dimulai!

Mengacu kepada status di SIKS-NG tersebut, dapat dijelaskan bahwa Kemensos telah memberi instruksi pemindahan dari Bank penyalur ke keluarga penerima manfaat.

Dalam proses penyalurannya, keluarga penerima manfaat Bansos akan melalui serangkaian verifikasi sebelum jatuh ke rekening penerima.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Vlog, adapun langkah-langkah tersebut dimulai dari pemeriksaan data yang sudah lolos verifikasi sebagai penerima bantuan sosial.

Setelah semua data dilakukan penyesuaian dan dipastikan tidak salah sasaran, penerbitan Surat Perintah Membayar atau SPM kemudian dilakukan.