Capaian Nilai MCP Pemprov Kalbar Tahun 2024 Nyaris Sempurna di Angka 98

Sementara pada level pemerintah kabupaten, kota dan provinsi se Indonesia peringkat Pemprov Kalbar berhasil meningkat ke empat terbaik nasional.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Pj Gubernur Harisson (Tengah) saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 16 Februari 2024. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali berhasil mencatatkan capaian membanggakan dalam penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) 2024.

Berdasarkan aplikasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi itu, Pemprov Kalbar mendapatkan nilai nyaris sempurna yakni 98. 

Capaian nilai MCP Pemprov Kalbar 2024 itu pun berhasil ditingkatkan dari tahun sebelumnya yakni 97. Dengan nilai tersebut Pemprov Kalbar mampu mempertahankan posisi terbaik ke tiga dari 38 provinsi. 

Sementara pada level pemerintah kabupaten, kota dan provinsi se Indonesia peringkat Pemprov Kalbar berhasil meningkat ke empat terbaik nasional.

Nilai MCP Pemprov Kalbar tersebut bahkan mampu mengungguli Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berada pada angka 97. Kalbar hanya berada dibawah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang menduduki di posisi kedua dan Provinsi Bali di posisi pertama. 

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson memastikan Pemprov Kalbar selalu berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.

Kata Harisson, beragam program yang sudah berjalan di kepemimpinan yang lalu akan tetap dilakukan, termasuk meningkatkan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN).

“Kita patut berbangga dengan capaian MCP Pemprov Kalbar tahun 2024 ini, namun capaian MCP kita (Pemprov Kalbar) harus terus digenjot,” kata Pj Gubernur Harisson saat diwawancarai pada Selasa 20 Februari 2024.

Pemprov Kalbar Siap Fasilitasi Pemberian Santunan untuk Petugas KPPS yang Meninggal Dunia

192 Desa di Kalbar Masuk Kategori Rawan Narkoba

Dirinya menambahkan MCP merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang diinisasi oleh KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring.

MCP juga merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah masing-masing dalam upayanya mencegah korupsi.

Harisson meminta seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kalbar dapat terus meningkatkan kinerja pencapaian MCP terutama inspektorat daerah untuk terus bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan dengan baik.

“Kita Pemprov Kalbar akan terus berupaya maksimal meningkatkan capaian nilai MCP ini komitmen kita bersama untum mencegah korupsi,” tutupnya.

Seperti diketahui MCP sendiri merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK RI untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Untuk level pemerintah provinsi, MCP memiliki 7 cakupan intervensi dan 8 cakupan intervensi untuk pemerintah kabupaten/kota, antara lain yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola keuangan desa.

(*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW disini

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved