Dana Bagi Hasil 2026 Capai Rp1,73 Triliun, Cek Rincian Uang Rakyat Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi menetapkan pagu alokasi definitif TKD 2026 Kalimantan Barat senilai Rp1,73 triliun, yang akan dicantumkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. 

Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Dari total dana transfer tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat total Rp130,14 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi porsi terbesar dengan total Rp1,60 triliun. 

Fokus utama alokasi DAU diarahkan pada pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 7 Oktober 2025, Kalimantan Barat juga mencatat realisasi APBD 2025 yang cukup dinamis, dengan capaian pendapatan daerah sebesar 68,04 persen dari total pagu Rp5,99 triliun. 

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam efisiensi belanja modal dan belanja bantuan keuangan.

[Cek Berita dan informasi berita viral KLIK DISINI]

Rincian Dana Transfer Umum 2026 untuk Kalimantan Barat

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA

Berdasarkan data resmi, total Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Barat mencapai Rp130,14 miliar. 

Komponen utama DBH berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp35,34 miliar dan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp20,58 miliar. 

Selain itu, DBH dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp1,09 miliar.

Dari sisi sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp31,12 miliar yang terdiri atas IUPH/PSDH Rp3,24 miliar dan Dana Reboisasi (DR) Rp27,87 miliar. 

Sektor minerba (mineral dan batubara) juga berkontribusi signifikan sebesar Rp27,65 miliar, sementara sektor migas, perikanan, dan panas bumi belum memberikan kontribusi berarti di tahun anggaran ini.

Tak ketinggalan, DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp14,33 miliar turut memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu lumbung sawit nasional.