BPS Kalbar Data Jumlah UMKM di 8 Kabupaten, Junaidi Sebut Basis Data Untuk Pengambilan Kebijakan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar Junaidi mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun basis data UMKM dengan pendataan yang melibatkan stakeholder terkait termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga pemerintah daerah.

Hal ini ia sampaikan saat mewakili PJ Gubernur dalam Seminar Hari Statistik Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Rebasing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berbasis Chain Volume Measure (CVM) di Hotel Mercure, 27 September 2023.

Pendataan Koperasi dan UMKM oleh BPS Kalbar melibatkan 2.070 petugas untuk 8 kabupaten kota.

"Basis data ini sangat penting karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah, dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat transformasi digital sudah menjadi suatu keharusan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha. Jangan sampai kalah saing dengan produk-produk dari luar hanya karena gaptek," ujarnya.

Baca juga: Kualitas Udara di Pontianak Sempat Sentuh Level Sangat Tidak Sehat

Ia mengapresiasi langkah BPS Kalbar mengadakan seminar dengan tema UMKM untuk perekonomian berkualitas.

"Semoga BPS semakin jaya dan dapat selalu mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah dengan menyediakan data yang akurat dan berkualitas. Ini lah terobosan yang perlu dilakukan dan diajarkan kepada para pelaku UMKM di Kalbar," ujarnya.

Junaidi mengatakan UMKM memang menjadi fokus pemerintah saat ini sesuai amanat rpjmn 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi.

Melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal transformasi digital transformasi ke dalam rantai nilai dan modernisasi koperasi.

"Bagaimana memantapkan usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian karena kontribusi UMKM signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia mengatakan UMKM juga punya peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan lantaran mampu menyediakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"RPJMN Provinsi Kalbar tahun 2018-2023 juga menyasar meningkatnya perekonomian sektor koperasi dan UMKM dengan tujuan meningkatnya masyarakat yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

UMKM memang menjadi fokus pemerintah saat ini sesuai amanat rpjmn 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal transformasi digital transformasi ke dalam rantai nilai dan modernisasi koperasi.

Bagaimana memantapkan usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian karena kontribusi UMKM signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

UMKM juga punya peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan karena mampu menyediakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMN Provinsi Kalbar tahun 2018-2023 juga menyasar meningkatnya perekonomian sektor koperasi dan UMKM dengan tujuan meningkatnya masyarakat yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini