Gubernur Kalbar Sutarmidji Pasang Badan Jika Ada Kesalahan dalam Hibah Pembangunan Sekolah Mujahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan dirinya bertanggung jawab jika ada kesalahan dalam pemberian hibah pembangunan sekolah Mujahidin.

Hal ini disampaikannya menanggapi pihak yang menyoal hibah untuk pembangunan sekolah Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat.

"Kalau ada kesalahan dalam pemberian hibah untuk pembangunan sekolah Mujahidin, maka saya yang salah. Kalau ada indikasi korupsi daalm penggunaan hibah, kami pengurus yayasan siap bertanggungjawab," tegasnya, Senin 24 Juli 2023.

Baca juga: Ternyata Ini Kendala Sutarmidji Belum Bisa Bangun 100 SMA/SMK Negeri di Kalbar

Sutarmidji menjelaskan, pembangunan sekolah Mujahidin adalah realisasi dari perjanjian antara Pemprov Kalbar dengan Yayasan Mujahidin.

Dimana Yayasan bersedia tanah digunakan dan pemprov membantu biaya pembangunan.

"Kenapa ini saya lakukan, karena Pontianak kelulusan SMP dan ketersediaan daya tampung tidak seimbang. Lebih banyak anak tamat SMP (sekitar 5 ratusan) daripada daya tampung SMA/K negeri dan swasta," katanya.

Lalu kenapa hibah pada sekolah Mujahidin?

"Karena lembaga pendidikan ini di bawah Yayasan Mujahidin," tegasnya.

Dari hibah itu, kata Midji, terbangun 24 ruang belajar.

Baca juga: Kekurangan Guru Jadi Alasan Gubernur Sutarmidji Tak Selesai Bangun 100 SMA/SMK Negeri di Kalbar

Tersedia sarana prasarana olahraga dan 20 kios sebagai unit usaha yayasan.

Dimana yayasan bisa memperoleh pemasukan Rp 350 juta per tahun untuk menambah kebutuhan perawatan Masjid Raya.

"Hibah yang diberikan memang berulang. Tapi jumlah untuk sekolah tidak sampai Rp 23 Miliar dan bangunan itu nilainya lebih dari Rp 30 M. Korupsinya dimana?," tegas Midji.

Kalau dimasalahkan hibah terus menerus, maka baca aturan.

Masjid Raya Mujahidin dan Katedral Santo Yosef adalah dua bangunan tempat ibadah yang menjadi tanggungjawab provinsi untuk perawatan dan operasionalnya.

"Jadi saya tegaskan ini ranah diskresi saya sebagai kepala daerah. Silakan tanya pakar hukum," kata Midji.