Bawaslu Sambas dan PPDI Salurkan Bantuan untuk Penyandang Disabilitas di Selakau

"Diberikan kepada lima orang terlebih dahulu, 3 orang di Desa Parit Baru, 2 orang di Desa Kuala, sisanya akan di berikan oleh pengawas desa, panwaslu

Penulis: Imam Maksum | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/BAWASLU SAMBAS
Bawaslu Sambas ketika mensosialisasikan partispasi pengawasan pemilu kepada kaum perempuan dan salurkan bantuan kepada penyandang disabilitas di Desa Parit Baru, Selakau. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sambas Nur Asyikin mendampingi Jajaran Bawaslu Kabupaten Sambas menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas yang layak mendapat bantuan, Jumat 14 Juli 2023.

Sebelumnya Bawaslu Sambas dan jajaran Panwascam Selakau memberikan sosialisasi partispasi pengawasan pemilu kepada kaum perempuan di Desa Parit Baru, Selakau.

Hadir Komisioner Bawaslu Sambas Yesi Mayasanti dan Panwaslu Kecamatan Selakau, Ketua PPDI Kabupaten Sambas Nur Asyikin, PPK Selakau dalam memberikan bantuan sembako.

Nur Asyikin mengatakan penyaluran sembako diberikan kepada masing-masing dua orang penyandang disabilitas di setiap desa yang berada di Kecamatan Selakau.

"Diberikan kepada lima orang terlebih dahulu, 3 orang di Desa Parit Baru, 2 orang di Desa Kuala, sisanya akan di berikan oleh pengawas desa, panwaslu kecamatan dan sekretariat di hari berikutnya," ungkapnya.

Pawai Gema Muharram 1001 Kubah Gandeng Polres Sambas

Lebih lanjut, kata dia, tujuan pemberian sembako tersebut memastikan penyandang disabilitas sudah di data oleh PPS kemudian memiliki KTP elektronik.

"Tujuan utama memastikan penyandang disabilitas sudah di data oleh PPS, kemudian sudah memiliki KTP elektronik. Sekaligus menanyakan apakah pernah menerima bantuan dari pihak desa," katanya.

Kedepannya, kata Nur Asyikin, penyandang disabilitas harus ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dia menyebutkan ada sebanyak 3000 lebih pemilih disabilitas sesuai DPT yang ditetapkan KPU Sambas.

"Ada 3000 lebih pemilih dari kalangan disabilitas, namun kita juga menerima laporan ada beberapa kecamatan yang belum terdata, alasan salah satunya faktor tidak ada KTP elektronik.

"Kedepan akan bantu dalam mengurus administrasi agar penyandang disabilitas tersebut mendapat bantuan dari pemerintah baik pelayanan kesehatan maupun lainnya," jelasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved