Diskusi Implementasi Pancasila, BEM Kalbar dan DPRD Sepakat Sila ke Lima Belum Terpenuhi di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordintor Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kalimantan Barat bersama Forum Koordinasi BEM Kalbar menggelar talk show bertajuk aktualisasi Pancasila sebagai konsesus berbangsa dan bernegara, sabtu 10 januari 2023.

Pada talk show yang diikuti oleh puluhan Mahasiswa dari berbagai universitas di Kalbar hadir langsung sebagai narasumber anggota DPRD Provinsi Kalbar Suyanto Tanjung dan Akademisi Fisip Untan Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A.

Zean Novrian, Korwil BEM SI Kalbar menjelaskan bahwa diskusi ini untuk merupakan upaya dari mahasiswa untuk tidak hanya berteriak tentang Pancasila, namun lebih mengimplementasikan nilai - nilai Pancasila.

Diskusi ini juga merupakan bentuk perjuangan aspirasi pihaknya dari mahasiswa yang memperjuangan keadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar.

Karena dinilainya saat ini Sila ke Lima dari Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terpenuhi.

Baca juga: Jelang Keberangkatan Haji, Kemenag Kalbar Pesankan Calon Jamaah Bawa Pakaian Secukupnya

Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur yang belum terbangun merata, SDM yang masih tertinggal, hingga masih banyak desa di Kalbar belum merasakan listrik.

"Ini suatu bentuk yang tidak adil bagi masyarakat, dan kamu dari mahasiswa akan terus mendorong agar masyarakat Kalbar dapat mendapat keadilan dan kesejahteraan, "tuturnya.

Kemudian, Anggota DPRD Kalbar Suyanto Tanjung mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dengan mempertanyakan kepada pihaknya DPRD bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan di Kalbar.

Diakui anggota DPRD dari Fraksi Hanura itu, bahwa Sila ke Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kalbar.

"Di daerah pedalaman, perbatasan, dan daerah tertinggal di Kalbar masih banyak yang tidak adil bagi mereka, contoh jalan rusak, penerangan, internet belum ada, air bersih tidak ada, pendidikan layanan kesehatan kurang, itu yang menjadi pembahasan kita kali ini mengenai implementasi Pancasila,"ujarnya.

"Bila ber Tuhan, kita semua ber Tuhan, bersatu, semua sudah bersatu, tetapi adil itu rasanya belum,"jelasnya mengakui.

DPRD Kalimantan Barat dikatakannya terdiri dari 8 Daerah Pemilihan, dari jumlah tersebut ada daerah yang harus mendapat perhatian lebih karena dilihat dari sisi Infrastruktur pembangunan serta SDM masih tertinggal.

Oleh karenanya pihaknya dari DPRD Kalbar untuk terus memperjuangan pembangunan di daerah tersebut.

"Kami dari berbagai perwakilan daerah terus berusaha memperjuangan pembangunan di daerah, kami juga berharap kepada Gubernur dan Wakil bisa memperhatikan ketikdakadilan ini, sehingga pada APBD tahun 2024 bisa mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kalbar,"tutupnya. (*)

• Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran 4 Ruko di Kawasan Pasar Seruni Pontianak

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini