Resmi, Semua ASN Kini Dapat Jatah Uang Makan Penambah Imunitas hingga Rp 550.000 Per Bulan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semua ASN di tanah air kedepannya dipastikan menerima jatah uang makan penambah imunitas dengan nominalnya hingga Rp 550.000.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu menerbitkan aturan baru untuk para Aparatur Sipil Negara ASN atau Pegawai Negeri Sipil PNS di tanah air.

Salah salah satu yang diatur yakni terkait biaya makanan penambah daya tahan tubuh untuk ASN.

Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Berikut isi lampiran aturan yang diteken oleh Menkeu Sri Mulyani pada 28 April 2023 tersebut:

• Resmi Naik, Cek Nominal Uang Lembur PNS dan Honorer Mulai 1 Januari 2024

"Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi.

Yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud."

Berdasarkan Permenkeu tersebut, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh ASN tiap provinsi berbeda-beda mulai dari Rp 18.000 sampai dengan Rp 25.000.

Di DKI Jakarta, uang makanan untuk imunitas tersebut diberikan sebesar Rp 19.000.

Sedangkan yang tertinggi biaya imunitas sebesar Rp 25.000 ini diperuntukkan di daerah:

- Papua

- Papua Barat

- Papua Barat Daya

- Papua Tengah

- Papua Selatan

- Papua Pegunungan.

• Gaji dan Tunjangan PNS Terbaru 2023, Penjelasan Kemenkeu Soal Uang Makan ASN Ditambah Rp 550.000

Bila dihitung waktu kerja ASN hanya 22 hari dalam 1 bulan (dipotong masa libur kerja akhir pekan), maka ASN bakal mendapatkan asupan dana makanan untuk imunitas sebesar Rp 396.000 sampai dengan Rp 550.000.

Sebelumnya, PMK Nomor 49 Tahun 2023 juga mengatur biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2024.

Lewat aturan tersebut, pemerintah mengatur harga satuan, tarif, dan indeks yang dapat digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah.

Dengan kata lain, aturan itu mengatur batas atas biaya yang diterima PNS selama menjalankan tugasnya untuk tahun anggaran 2024.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News