Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut SILPA APBD 2022 Over Target Pendapatan

“Kalau Kemendagri yang beri penghargaan, artinya memang baik. Terserahlah orang mau bilang apa,” ucapnya.

Kembali ia menegaskan SILPA yang terjadi tahun 2022 tersebut karena Pemprov berhasil menggali pendapatan daerah sehingga melampaui target yang ada, dan menagih semua hutang yang ada.

“Jadi SILPA itu ada yang negatif ada yang positif. SILPA Negatif ketika kita tak mampu membelanjakan uang yang ada, dan SILPA positif itu ketika pendapatan kita misalnya ditargetkan Rp100 miliar, ternyata meningkat menjadi Rp 120 miliar. Nah tentu Rp 20 miliaenya itu baru bisa digunakan dalam perubahan anggaran, dan tidak bisa sembarangan. Maka dari itu, item di APBD ini ada belanja tak terduga dan yang memang ada payung hukumnya misal diperuntukan untuk Bansos,” ujarnya.

Sutarmidji juga menceritakan kondisi awal ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur, bersama Wagub Ria Norsan saat itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar hanya diangka Rp 1,9 Triliun.

Namun tahun ini (2023) PAD Provinsi Kalbar meningkat mencapai Rp 3,2 Triliun. Artinya ada kenaikan sebesar Rp 1,3 Triliun.

“Nah untuk pembangunan infrastruktur ini tentu sudah ada persenannya. Misalnya di pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen, karena kita mau kejar IPM yang baik. Maka kita alokasikan sebanyak 26 persen dari APBD. Kemudian disektor kesehatan 12 persen itu harus dipenuhi, untuk gaji (PNS) 25 persen,” jelas Midji.

Midji menjelaskan bahwa APBD itu ada dari PAD, dan ada bagi hasil dengan kabupaten kota. Total dari Rp 6 tiriliun APBD Provinsi, sebanyak Rp 1,1 triliun dijelaskannya adalah hak kabupaten kota di Kalbar.

“Jadi kita serahkan ke kabupaten kota sebesar Rp 1,1 triliun sampai Rp 1,2 triliun tiap tahun. Misalnya pajak PKB BBNKB itu 30 persen adalah hak kabupaten kota. Lalu pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tidak semua untuk provinsi, tapi dijelaskan seakan itu uang APBD provinsi semua,” jelasnya

Lalu ia juga melakukan optimalisasi PAD dari aset yang dimiliki Pemprov. Dimana ia melakukan HGB diatas HPL dengan perolehan pendapatan sebesar Rp23 miliar, yang biasanya hanya diangka Rp 200 juta. Lalu Pajak air permukaan biasanya hanya Rp 200 jutaan sekarang bisa sampai Rp 18 miliar.

Selanjutnya untuk PKB BBNKB cukup bagus dan meningkat. Kemudian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Midji dengan tegas telah memanggil semua pihak.

“Dengan pasokan sekian di Kalbar, tapi mereka hanya banyar sekian persen. Akhirnya dihitung dengan data dari awalnya hanya Rp 21 miliar. meningkat menjadi Rp 34 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp 51 miliar. Semua ini tidak bisa lagi kongkalikong lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa anggaran yang ada, tentunya tidak boleh jika belanja pendidikan hanya dibawah 20 persen, lalu untuk dibidang kesehatan dibawah 10 persen, hal itu ditegaskannya tentu akan menyalahi aturan. Kalau demikian, dikatakannya anggaran yang ada tidak akan dievaluasi oleh Depdagri apabila telah menyalahi aturan.

“Belum lagi untuk menampung pokir DPRD itu 10 persen dari APBD yang untuk membangun jalan kecil -kecil di gang. Jadi kurang lebih yang bisa dialokasikan untuk jalan akhirnya tidak sampai 20 persen. Inilah yang kita maksimalkan, alhamdulillah untuk sektor ke PU-an bisa mencapai Rp 1 Triliun itu karena PAD kita naik,” pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini