Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut SILPA APBD 2022 Over Target Pendapatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelaskan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tahun Anggaran (TA) 2022, yang kondisinya terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Ia menjelaskan bahwa setiap menyusun anggaran tahun 2023, sudah diprediksi SILPA tahun 2022 sudah harus masuk disitu (APBD tahun 2023) dan digunakan untuk belanja, dan itulah sebagian untuk membangun jalan dan lainnya.

“Prediksi tahun 2022 itu SILPA kita Rp 319 Miliar sudah masuk disitu (APBD 2023), ternyata menjadi Rp 712 miliar . Kita lihat apakah ini dari kegiatan terlaksana atau over target pendapatan, dan yang terjadi ini adalah over target pendapatan bukan karena tidak belanja,” ujarnya saat bincang bersama Tripon Cast Tribun Pontianak, Selasa 16 Mei 2023.

Ia merincikan kondisi SILPA yang terjadi pada tahun 2023, dikatakannya bahwa ketika Pemprov atau pihak eksekutif menyusun APBD Tahun 2023 bersama legislatif (DPRD), sudah diperkirakan atau ditargetkan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp319 miliar.

“Ini (Rp319 miliar) sudah ada dalam APBD (2023), dan sudah digunakan, termasuk untuk bangun jalan,” ucapnya.

Lalu ternyata itu diluar prediksi, dari SILPA yang sudah ditarget sebesar Rp319 miliar itu, yang ternyata di dalam perjalanan, Pemprov banyak mengalami pelampauan pendapatan. Diantaranya, berhasil menagih hak daerah dari penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 dari pemerintah pusat yang belum disetor sebesar Rp110 miliar.

• Gubernur Kalbar Sutarmidji Tegaskan Tak Mau Asal-asalan Bikin Jalan

Kemudian dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedarso yang melampaui target sebesar Rp71 miliar. Termasuk setoran biaya penanganan Covid-19 di BLUD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalbar, Kota Singkawang yang juga over target sebesar Rp18 miliar.

“Untuk (dana BLUD) RS (Rumah Sakit) tak boleh digunakan (untuk hal) lain. Karena sebagian besar itu jasa medis, tak boleh pula buat bangun jalan. Sebagian lagi kami gunakan untuk bangun klinik mata dan gigi modern (di RSUD dr. Soedarso), serta untuk rencana bangun ruang rawat anak,” jelasnya.

Selain itu tahun 2022, Pemprov berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) alias over target sebesar Rp260 miliar. Lalu ada sisa penghematan belanja pegawai karena tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar Rp89 miliar.

“Dan untuk PPPK (Pegawai Pemerintah denga Perjanjian Kerja) sebesar Rp39 miliar, dan ini (dana) tak boleh digunakan,” ucapnya.

Sehingga dari total SiLPA TA 2022 sebesar Rp712 miliar itu, sebesar Rp89 miliar juga harus kembali lagi ke RS. Sehingga yang digunakan untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan tahun 2023 sebesar Rp319 miliar. Selanjutnya untuk membayar DBH ke kabupaten/kota totalnya lebih kurang sebesar Rp221 miliar.

“Karena adanya over target (PAD) dan kurang salur (ke daerah). Kurang salur ini PAD 2022 yang (didapat) pada bulan Desember (2022) yang jadi hak daerah, dan baru (bisa) disalurkan di Januari 2023. Jadi SiLPA yang ada ini, sebagian besar bukan dana Pemprov yang seenaknya boleh digunakan. Kalau pun ada yang bisa digunakan, baru setelah audit,” terangnya.

Ia menegaskan kembali jika dari total SiLPA sebesar Rp712 miliar, semuanya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, tentu itu sudah ia lakukan.

“Kalau boleh semua untuk bangun jalan, sudah saya perintahkan untuk biaya bangun jalan. Tidak ada juga duit pemerintah pusat yang mengendap tak dibelanjakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pengelolaan anggaran oleh Pemprov sejauh ini sudah berjalan baik. Terbukti bahwa APBD Pemprov Kalbar tahun 2022, berhasil mendapat predikat terbaik dengan diganjar tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Kemendagri yang beri penghargaan, artinya memang baik. Terserahlah orang mau bilang apa,” ucapnya.

Kembali ia menegaskan SILPA yang terjadi tahun 2022 tersebut karena Pemprov berhasil menggali pendapatan daerah sehingga melampaui target yang ada, dan menagih semua hutang yang ada.

“Jadi SILPA itu ada yang negatif ada yang positif. SILPA Negatif ketika kita tak mampu membelanjakan uang yang ada, dan SILPA positif itu ketika pendapatan kita misalnya ditargetkan Rp100 miliar, ternyata meningkat menjadi Rp 120 miliar. Nah tentu Rp 20 miliaenya itu baru bisa digunakan dalam perubahan anggaran, dan tidak bisa sembarangan. Maka dari itu, item di APBD ini ada belanja tak terduga dan yang memang ada payung hukumnya misal diperuntukan untuk Bansos,” ujarnya.

Sutarmidji juga menceritakan kondisi awal ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur, bersama Wagub Ria Norsan saat itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar hanya diangka Rp 1,9 Triliun.

Namun tahun ini (2023) PAD Provinsi Kalbar meningkat mencapai Rp 3,2 Triliun. Artinya ada kenaikan sebesar Rp 1,3 Triliun.

“Nah untuk pembangunan infrastruktur ini tentu sudah ada persenannya. Misalnya di pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen, karena kita mau kejar IPM yang baik. Maka kita alokasikan sebanyak 26 persen dari APBD. Kemudian disektor kesehatan 12 persen itu harus dipenuhi, untuk gaji (PNS) 25 persen,” jelas Midji.

Midji menjelaskan bahwa APBD itu ada dari PAD, dan ada bagi hasil dengan kabupaten kota. Total dari Rp 6 tiriliun APBD Provinsi, sebanyak Rp 1,1 triliun dijelaskannya adalah hak kabupaten kota di Kalbar.

“Jadi kita serahkan ke kabupaten kota sebesar Rp 1,1 triliun sampai Rp 1,2 triliun tiap tahun. Misalnya pajak PKB BBNKB itu 30 persen adalah hak kabupaten kota. Lalu pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tidak semua untuk provinsi, tapi dijelaskan seakan itu uang APBD provinsi semua,” jelasnya

Lalu ia juga melakukan optimalisasi PAD dari aset yang dimiliki Pemprov. Dimana ia melakukan HGB diatas HPL dengan perolehan pendapatan sebesar Rp23 miliar, yang biasanya hanya diangka Rp 200 juta. Lalu Pajak air permukaan biasanya hanya Rp 200 jutaan sekarang bisa sampai Rp 18 miliar.

Selanjutnya untuk PKB BBNKB cukup bagus dan meningkat. Kemudian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Midji dengan tegas telah memanggil semua pihak.

“Dengan pasokan sekian di Kalbar, tapi mereka hanya banyar sekian persen. Akhirnya dihitung dengan data dari awalnya hanya Rp 21 miliar. meningkat menjadi Rp 34 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp 51 miliar. Semua ini tidak bisa lagi kongkalikong lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa anggaran yang ada, tentunya tidak boleh jika belanja pendidikan hanya dibawah 20 persen, lalu untuk dibidang kesehatan dibawah 10 persen, hal itu ditegaskannya tentu akan menyalahi aturan. Kalau demikian, dikatakannya anggaran yang ada tidak akan dievaluasi oleh Depdagri apabila telah menyalahi aturan.

“Belum lagi untuk menampung pokir DPRD itu 10 persen dari APBD yang untuk membangun jalan kecil -kecil di gang. Jadi kurang lebih yang bisa dialokasikan untuk jalan akhirnya tidak sampai 20 persen. Inilah yang kita maksimalkan, alhamdulillah untuk sektor ke PU-an bisa mencapai Rp 1 Triliun itu karena PAD kita naik,” pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini