Puncak Kemarau Diprediksi Agustus 2023, BPBD Kalbar Ungkap Langkah Pencegahan yang Dilakukan Pemprov

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan kementerian maritim yaitu menko bidang kemaritiman dan investasi RI memang berdasarkan prakiraan dari BMKG puncak dari musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2023.

"Dan sekarang potensinya sudah ada mulai April hingga Juni 2023 sudah masuk ke musim kemarau dan puncaknya pada Agustus. Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini gubernur sudah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap," ujarnya dalam Triponcast dengan tema Fenomena Semburan Lumpur di Wajok Rabu 10 Mei 2023.

Penetapan status kata Daniel digunakan agar lebih maksimal melakukan pencegahan, bukan hanya penanganan makanya penetapan disertai dengan komando.

"Di sini ada 7 satuan tugas yang dibentuk dari satuan tugas dari bagian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, ada Satgas bidang operasi darat, bidang operasi udara, bidang penindakan hukum, bidang logistik, bidang kesehatan, bidang transisi darurat pemulihan," ujarnya.

Pemprov Kalbar kata Daniel juga sudah mengajukan surat permohonan kepada BMPB untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan. Namun kata Daniel belum dilakukan meskipun menurut ahlinya perlu dilakukan sebelum puncak kemarau.

Baca juga: Daniel Ungkap Penanganan Bencana Melibatkan 5 Unsur, Harus Bersinergi

"Kita juga sudah menyurati BNPB untuk meminta bantuan helikopter sebanyak 8 unit untuk patroli dan water boombing. Jika kita sudah melibatkan patroli udara selain pencegahan juga penanggulangan. Kami sejak Januari sudah rutin melakukan patroli darat

BPBD Kalbar kata Daniel sudah memetakan ada 332 desa potensial Karhutla di seluruh Kalbar.

Pihaknya berkoordinasi dengan BPBD di daerah dan sudah melakukan patroli darat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kelurahan yang berpotensi terjadinya karhutla.

"Apa dilakukan yaitu pembasahan lahan apabila ditemukan titik api akan dibawa mobil tangki untuk menyemprot lahan. Kita juga mengedukasi masyarakat karena kebakaran Ini ada yang disengaja dan bahkan ada yang disebabkan kelalaian," ujarnya.

Pemerintah kata Daniel juga tidak melarang masyarakat untuk berladang namun ada aturan yang harus ditaati. (*)

• Kronologis Semburan Lumpur, Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Tunggu Hasil Penelitian DLH

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini