Sekda Harisson Hadiri Diseminasi Kajian Fiskal Regional Kalbar 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan acara Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalbar Tahun 2022 bertempat di Aula Kanwil DJPb Kalbar, Rabu 5 April 2023.

Kegiatan ini dalam rangka menjalin koordinasi, sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sharing informasi mengenai isu fiskal serta kondisi perekonomian terkini di Kalbar dan kebijakan-kebijakan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.

Acara yang diselenggarakan baik secara luring dan daring tersebut juga menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson yang sekaligus memberikan Keynote Speech pada acara tersebut serta narasumber diantaranya, Kepala DJPb Provinsi Kalbar Kukuh Sumarsono, Kepala Perwakilan Bank Kalbar Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Badan Pusat Statistik Kalbar Moh Wahyu Yulianto, kemudian yang terakhir Pengamat Ekonomi/Guru Besar Universitas Tanjungpura Prof Eddy Suratman.

Dalam pidatonya, Sekda Harisson mengatakan, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kalbar adalah dengan melihat dari produk Domestik Regional Bruto.

"Pada 2022 lalu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) senilai Rp 148.368,94 miliar. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku senilai Rp255.797,28 miliar," ujarnya.

Baca juga: DPRD Kota Pontianak Akui Regulasi Tentang Retribusi Tiang dan Kabel Fiber Optik Sudah Dirumuskan

Oleh karena itu, beberapa sektor unggulan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalbar adalah pertanian sebagai sektor penggerak, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta konstruksi sebagai sektor kunci, serta perdagangan dan komunikasi informasi sebagai sektor potensial.

Ia menyebutkan bahwa kedepannya pemerintah daerah akan siap bersinergi dengan baik dalam pertimbangan fiskal dan moneter.

"Kadang-kadang kebijakan kita itu cuma copy paste atau mengikuti arahan dari pusat tanpa melihat bagaimana keadaan (karakteristik) di daerah," kata Sekda.

Sekda Kalbar mengatakan jika pemerintah daerah terkadang hanya fokus pada satu permasalahan saja dan melupakan hal lain yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang diharapkan.

"Ini yang harus sering didiskusikan antara Bappeda, Biro ekonomi atau perangkat daerah terkait. Hal ini agar pertumbuhan fiskal dan perekonomian kita berkembang dengan baik," ringkasnya.

Ditempat yang sama hadir secara luring Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb Tri Budhianto, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini yang mana diseminasi ini merupakan sarana bagi penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan para stakeholder di daerah.

Disamping itu acara ini juga sebagai kesempatan yang baik untuk terus mengupdate informasi, membahas, sekaligus berdiskusi mengenai atas kebijakan fiskal yang di sepanjang tahun 2022 guna mempersiapkan tantangan internal maupun eksternal terhadap kinerja ekonomi dan fiskal yang telah dicapai di tahun 2022 kemudian kita jadikan acuan di tahun 2023.

"Saya berharap melalui acara yang kita selenggarakan ini sinergi antara stakeholder akan lebih kuat lagi melalui komitmen dan langkah-langkah strategis yang konkrit untuk melaksanakan APBN dan APBD di tahun 2023 dan dimasa-masa mendatang dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar," harap Tri Budhianto. (*)

• Momen Ramadhan Jelang Lebaran, Bank Indonesia Siapkan Uang Kartal Rp 3,5 Triliun

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News