Ketua PPUI Sebut Travel yang Digunakan 36 Jamaah Umrah Asal Sambas Tidak Jelas Sejak Awal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Forum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPUI) Kalbar, Ahmad Kholil, mengaku sudah mengetahui jamaah umrah yang selama dua pekan belum ada kepastian berangkat.

"Sejak beberapa hari lalu kita juga sudah mendapatkan beritanya, kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak kanwil (Kemenag) bagian Haji untuk agenda di antara forum," kata Ahmad kepada TribunPontianak.co.id, Minggu 26 Maret 2023.

Ia mengatakan, Travel yang digunakan jamaah tersebut memang sudah tidak jelas sejak awal. Sebab tak adanya laporan yang ia dapatkan terkait adanya pembukaan cabang.

"Itu sebenarnya travelnya juga tidak jelas, tidak ada kantor cabang dan tidak ada laporan untuk buka cabang di Kabupaten Sambas itu tidak ada juga, ini sudah kita lacak semua bersama kanwil juga tidak ada," katanya.

Ia mengatakan, Travel Umrah yang jelas tidak akan pindah-pindah nama. Hanya ada 8 Travel yang resmi di Kalbar.

"Hanya saja terkadang ada yang memang membuka cabang di daerah," katanya.

"Setiap tahun Kalbar ini pasti ada yang ketipu, harusnya memang untuk merekrut jamaah ini mesti koordinasi dulu,” tambahnya.

• 5 Fakta Baru Calon Jemaah Asal Sambas Terlantar, Mulai dari Kronologi hingga Klarifikasi Travel

Ahmad Kholil mengatakan, travel resmi pasti punya nomor izinnya. Apabila nomor izin itu dilacak, akan keluar nama travelnya.

“Kalau ada yang ngaku-ngaku punya travel tinggal klik aja nomor izinnya, itu akan kelihatan," katanya.

Selain itu ia juga meminta kepada seluruh calon jamaah agar mengetahui betul travel yang akan dipilihnya.

"Karena memang travel yang resmi di Kalbar itu hanya 8 dan 78 sisanya itu menurut laporan hanya cabang," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan walaupun sudah jeli dan cukup yakin, namun memang terkadang ada saja yang selalu punya banyak cara untuk dapat meyakinkan calon jamaah.

Ahmad Kholil menjelaskan, Travel yang menyediakan jasa umrah harusnya tak memiliki sales.

"Kalau sebagai perwakilan dan cabang itu mungkin ada kalau travelnya resmi, cuma memang harus ngelapor juga keberadaannya di suatu daerah," katanya.

Ia mengatakan, jika terdapat cabang travel di setiap daerah dan tidak melapor maka akan dianggap tidak resmi atau bodong.