DPRD Kalbar Beri Solusi Soal Pendangkalan di Muara Sungai Kapuas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi II DPRD Kalbar, Suib, mengatakan harus ada tindakan penanganan yang segera dari pihak terkait terkait pendangkalan Sungai Kapuas terutama di muara sungai.

"Pertama harus ada tindakan dari pihak terkait, dalam hal ini Balai DAS, bukan BWSK," ujar Suib kepada Tribun, Minggu 12 Maret 2023.

Suib mengatakan, berdasarkan keterangan Gubernur Kalbar Sutarmidji, akibat terjadinya pendangkalan kedalaman di muara Sungai Kapuas saat ini sudah tidak sampai 5 meter lagi.

Selain mengakibatkan banjir, pendangkalan juga menyebabkan kapal-kapal penumpang milik PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) Persero kerap mengalami kandas saat berada di alur Sungai Kapuas menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Atas kejadian tersebut, Suib mengatakan harus dilakukan pengerukan sebagai solusi atas terjadinya pendangkalan di Muara Sungai Kapuas ini.

"Karena memang terkait apa yang disampaikan gubernur itu betul. Seharusnya di muara Sungai Kapuas itu memang harus dikeruk, atau harus didalamkan," tegasnya.

• DPRD Kalbar Harap Beasiswa Pemprov Tersalurkan dengan Baik Kepada 158.564 Siswa SMA/SMK Se-Kalbar

"Karena kalau sudah musim kemarau nampak sekali dangkalnya, ini sangat dangkal. Jadi harus ada tindakan segera untuk memikirkan jangka panjang. Kalau ini tidak dikeruk, maka saya berkeyakinan terkait dampak dari dangkalnya muara Sungai Kapuas itu akan berdampak panjang, terutama di daerah pehuluan," pungkasnya.

Ia meminta pihak yang berwenang terhadap penanganan permasalahan pendangkalan Muara Sungai Kapuas ini untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berada aliran sungai tersebut.

"Yang kedua, hari ini siapapun yang berwenang di bidangnya maka segera berkoordinasi dengan pemerintah yang berada di lingkungan sungai setempat yakni Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, dan Pemerintah Kabupaten," ucapnya.

Suib menjelaskan, persoalan ini bukanlah masalah baru. Ini adalah masalah klasik yang dibicarakan berulang-ulang setiap tahunnya ketika musimnya tiba.

Suib mengatakan seharusnya balai-balai yang menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat duduk bersama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membicarakan dan mendengarkan masalah yang sudah dikeluhkan sejak lama ini.

"Tahun depan saya berharap tidak ada kejadian yang seperti ini lagi, pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Balai apapun namanya itu yang ada di Kalbar, ayo koordinasi dengan pemerintah daerah apa yang harus ditanggulangi nya," tegasnya.

"Maka jangan hanya berdasarkan asumsi-asumsi sendiri, tidak hanya di balai yang menangani masalah aliran sungai. Apapun itu, baik yang di bidang infrastruktur, pendidikan, segala Balai SDA, Balai Jalan Nasional, koordinasi dong sama Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Suib mengungkapkan, selama ini, dalam menjalankan perannya, Balai-balai yang menjadi perwakilan Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat ini tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Menurut Suib, perwakilan pemerintah pusat seharusnya lebih terbuka untuk duduk bersama, dan lebih menginspirasi untuk menerima masukan-masukan dari pemerintah daerah.

Ia menerangkan, sebagai yang lebih paham dengan kondisi daerah, seharusnya Pemerintah Daerah diajak untuk berkoordinasi oleh Balai-balai Perwakilan Pemerintah Pusat tersebut.

"Seperti Balai Jalan Nasional enggak ada itu koordinasi sama pemerintah daerah, seharusnya ada. Supaya konektivitas antara konsep daerah dan konsep pusat itu nyambung. Jangan bergerak sendiri-sendiri, ini penyakitnya dari dulu tidak pernah berubah," ungkapnya.

• Pembangunan 25 Gedung Sekolah SMA/SMK Baru, DPRD Kalbar Harap Berikan Dampak pada IPM Kalbar

• Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Harap Pengurusan Izin Tambang Batuan Sepenuhnya Kembali ke Daerah

"Kita kan tahu budaya kita ini kan dari dulu sudah mengenal dimana kita berpijak disitu langit dijunjung, jangan mentang-mentang perwakilan dari pusat lalu tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Selama ini, ungkap Suib, dalam realisasinya antara Balai-balai Perwakilan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selalu bergerak dan menjalankan konsep pembangunannya masing-masing.

"Ndak pernah itu Balai-balai yang menjadi Perwakilan Pemerintah Pusat di daerah itu ngajak rapat koordinasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sampai hari ini mereka berkonsep sendiri, bergerak masing-masing," terangnya.

"Sedangkan hal teknis itu ternyata tidak efektif dan masih terdampak terhadap pembangunan yang menjadi wilayahnya pemerintah pusat, rakyat ndak mau tau, taunya ya bupati, gubernur," pungkasnya.

Oleh karena itulah, Suib menegaskan, pentingnya komunikasi antar pihak guna merealisasikan rencana pembangunan yang efektif.

"Makanya komunikasi, koordinasi, dan silaturahmi itu penting, ajukan konsep bersama-sama supaya efektif. Nah ketika konsep bersama masih belum efektif pembangunannya, barulah rakyat marah ke pemerintah daerah pun akan nerima," tegasnya.

"Ini Pemerintah Daerah ndak tahu menahu, ketika mau ditangani Pemerintah Daerah ndak boleh, karena wilayahnya nasional. Jadi satu sisi masyarakat marahnya ke Pemerintah Daerah, ini kan ndak adil, persoalan yang bukan jadi tanggung jawabnya hari ini menjadi kemarahan (masyarakat)," paparnya.

Ia lantas meminta, baik Perwakilan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih dewasa dan menyurutkan egoismenya masing-masing, guna memajukan Kalimantan Barat ini.

"Ini seharusnya lebih dewasa, semuanya pejabat yang ada di pusat maupun pejabat yang ada di daerah harus lebih dewasa. Jangan egois lah, ini daerah kita bersama, ini negara kita bersama, sebagai anak bangsa sama saling membantu," imbuhnya.

"Pusat dengan daerah komunikatif, daerah ketika mengeluh itu harus diskusi dan duduk sama-sama. Jangan seperti anak kecil, malu kalau sudah antarpemimpin itu miskomunikasi dan ditampakkan ke publik," tambahnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News