Suib Minta Segera Lakukan Pengerukan, Sebut Balai-balai Tidak Berkoordinasi Dengan Pemprov Kalbar

Menurut Suib, perwakilan Pemerintah Pusat seharusnya lebih terbuka untuk duduk bersama, dan lebih menginspirasi untuk menerima masukan-masukan dari Pemerintah Daerah.

Ia menerangkan, sebagai yang lebih paham dengan kondisi daerah, seharusnya Pemerintah Daerah diajak untuk berkoordinasi oleh Balai-balai Perwakilan Pemerintah Pusat tersebut.

"Seperti Balai Jalan Nasional nggak ada itu koordinasi sama pemerintah daerah, seharusnya ada. Supaya konektivitas antara konsep daerah dan konsep pusat itu nyambung. Jangan bergerak sendiri-sendiri, ini penyakitnya dari dulu tidak pernah berubah," ungkapnya.

• Puluhan Warga Star Borneo Residence 7 Gelar Aksi Pernyataan Si­kap Tolak Masuk Wila­yah Kubu Raya

"Kita kan tahu budaya kita ini kan dari dulu sudah mengenal dimana kita berpijak disitu langit dijunjung, jangan mentang-mentang perwakilan dari pusat lalu tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Selama ini, ungkap Suib, dalam realisasinya antara Balai-balai Perwakilan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selalu bergerak dan menjalankan konsep pembangunannya masing-masing.

"Ndak pernah itu Balai-balai yang menjadi Perwakilan Pemerintah Pusat di daerah itu ngajak rapat koordinasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sampai hari ini mereka berkonsep sendiri, bergerak masing-masing," terangnya.

"Sedangkan hal teknis itu ternyata tidak efektif dan masih terdampak terhadap pembangunan yang menjadi wilayahnya pemerintah pusat, rakyat ndak mau tau, taunya ya bupati, gubernur," pungkasnya.

Oleh karena itulah, Suib menegaskan, pentingnya komunikasi antar pihak guna merealisasikan rencana pembangunan yang efektif.

"Makanya komunikasi, koordinasi, dan silaturahmi itu penting, ajukan konsep bersama-sama supaya efektif. Nah ketika konsep bersama masih belum efektif pembangunannya, barulah rakyat marah ke pemerintah daerah pun akan nerima," tegasnya.

"Ini Pemerintah Daerah ndak tahu menahu, ketika mau ditangani Pemerintah Daerah ndak boleh, karena wilayahnya nasional. Jadi satu sisi masyarakat marahnya ke Pemerintah Daerah, ini kan ndak adil, persoalan yang bukan jadi tanggung jawabnya hari ini menjadi kemarahan (masyarakat)," paparnya.

Ia lantas meminta, baik Perwakilan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih dewasa dan menyurutkan egoismenya masing-masing, guna memajukan Kalimantan Barat ini.

"Ini seharusnya lebih dewasa, semuanya pejabat yang ada di pusat maupun pejabat yang ada di daerah harus lebih dewasa. Jangan egois lah, ini daerah kita bersama, ini negara kita bersama, sebagai anak bangsa sama saling membantu," imbuhnya.

"Pusat dengan daerah komunikatif, daerah ketika mengeluh itu harus diskusi dan duduk sama-sama. Jangan seperti anak kecil, malu kalau sudah antar pemimpin itu miskomunikasi dan ditampakkan ke publik, itu ketahuan kalau tidak bisa menangani," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini