Diskop UKM Provinsi Gelar Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah, Terkait Koperasi dan UMKM se-Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO,ID, PONTIANAK- Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pusat dan Daerah terkait Koperasi dan UMKM se-Kalimantan Barat, yang pembukaannya berlangsung di Hotel Orchardz Pontianak, Kamis 9 Maret 2023.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada 8 - 9 Maret 2023.

Adapun yang menjadi peserta pada Rapat Koordinasi Daerah Bidang KUMKM ini adalah para pejabat Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Koperasi dan UMKM berjumlah 33 orang.

Pada Rakor ini juga menghadirkan beberapa Narasumber terdiri dari Narasumber Pusat yaitu dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Narasumber Daerah yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar serta dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar.

Mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar membuka acara tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar (Asisten II Sekda Provinsi Kalbar), Ignasius IK berharap Koperasi dan UMKM (KUMKM) di Kalbar semakin baik, dalam artian bahwa ada keberpaduan antara pusat dan daerah di dalam menyusun rencana untuk mengembangkan KUMKM.

• Sebanyak 67.869 Jiwa Masih Terdampak Banjir di Kalimantan Barat.

“Kita berharap dengan adanya sinergi ini tidak ada tumpang tindih dan tidak ada lagi pihak yang tidak tahu apa tugas masing-masing, karena dari sini akan muncul program yang akan dilaksanakan. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak dilaksanakan terkait upaya pengembangan koperasi dan UMKM di Provinsi Kalbar,”pintanya.

Dikatakannya bahwa Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah merupakan momentum strategis dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan dan penguatan Koperasi dan UMKM yang lebih berkualitas setelah masa pandemi covid-19.

“Saya berharap, koperasi dapat memperlihatkan keberadaannya melalui fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan daerah dan nasional, sebagai tiang penyanggah utama ekonomi,”harapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koperasi juga dapat menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi melalui perannya dalam mendorong munculnya ekonomi biaya rendah, dengan cara memacu efisiensi yang bersifat teknis, alokatif dan sosial.

Hal ini diperlukan koperasi guna menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, terutama yang datangnya dari kekuatan usaha yang lebih besar, dan mendominasi dalam pasar dan harga.

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha merupakan lembaga yang mampu memajukan usaha masyarakat melalui keanggotaannya dalam koperasi, dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata.

“Jika kita sungguh-sungguh memberdayakan Koperasi dan UMKM sebagai wadah untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka bukan tidak mungkin tujuan di bidang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dicapai bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” jelasnya.

Faktor penentu untuk menghasilkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang tepat, diperlukan adanya dukungan data yang akurat dan aktual yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Sehingga dari data yang ada akan tergambar potret pembinaan koperasi dan UMKM yang memerlukan dukungan pembinaan dan pembiayaan lebih lanjut bukan saja dari Pemerintah Daerah tetapi juga dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui dana APBN.

“Saya berharap Rapat Koordinasi yang dilaksanakan selama dua hari ini, dapat menghasilkan kesimpulan dan keputusan-keputusan strategis, aplikatif dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat,”harapnya.