Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nilai Target Peningkatan IPM Kalbar Harus Melibatkan Banyak Pihak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar Heri Mustamin menyampaikan bahwa persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dari banyak faktor, yang tentunya untuk meningkatkan angka IPM khususnya di Kalbar perlu dilakukan berbagai langkah, yang harus melibatkan banyak sektor.

Di tahun 2023, Gubernur Kalbar Sutarmidji juga menargetkan angka IPM Provinsi Kalbar mampu mencapai 69,5 persen.

Menanggapi hal tersebut, Heri Mustamin mengatakan IPM ini menjadi salah satu tantangan yang masih belum berhasil dari apa yang menjadi visi dan misinya Gubernur dan Wagub Kalbar, yakni bagaimana dalam meningkatkan IPM Provinsi Kalbar.

Tentu jika bicara IPM ini banyak faktor, karena ini dihitung dari komulatif rata-rata pertumbuhan IPM ditiap kabupaten kota. Jadi itu menjadi salah satu masalah bagi Gubernur Kalbar. Sehingga tingkat keberhasilan IPM di Kalbar masih rendah.

“Saya lihat yabg menjadi penyebabnya salah satu adalah IPM di kabupaten kota yang tidak begitu signifikan. Jadi faktor kabupaten kota juga mempengaruhi tentang pertumbuhan IPM itu sendiri,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 27 Ferbruari 2023.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Targetkan Angka IPM Kalbar Tahun 2023 Capai 69,5

Kedua, tentu terkait IPM ini tidak bisa juga semata-mata menyalahkan kabupaten kota karena ini urusan wajib. Maka perlu yang paling utama adalah kordinasi dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota.

“Ini dua hal yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur, selain itu untuk mendorong peningkatakan IPM ini tidak hanya sekadar bicara dan koordinasi, tapi perlu juga insentif atau bantuan. Karena selain pendanaan kita yang kecil,“ ujarnya.

Namun tahun ini, dikatakannya anggaran di Diknas Provinsi yang menjadi leading sektor IPM hampir 20 persen dari APBD Provinsi tahun 2023.

Dikatakannya hal lain yang tidak kalah penting bahwa semua stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini baik di forum forkopimda, baik provinsi sampai kabupaten kota harus juga dilibatkan untuk memberikan dorongan dan motivasi agar IPM ini bisa ditingkatkan.

Kedua tentu juga selain kordinasi kepala daerah, juga SKPD yang bersangkutan harus proaktif. SKPD lainnya juga harus ikut mendukung ini, karena IPM tidak bisa berdiri sendiri.

“Artinya yang berkaitan dengan stake holder berkaitan dengan mutu pendidikan, lamanya belajar, peningkatan mutu dan kualitas proses belajar mengajar juga harus bisa sinergi antara provinsi dengan kabupaten kota,”ujarnya.

Ia mengatakan keterbatasan biaya juga di kabupaten kota itu juga harus bisa diberikan bantuan secara nyata.

“Sehingga jangan hanya mengharapkan mereka disuruh meningkatkan IPM tapi kita sendiri berpangku tangan,” pungkasnya. (*)

• Gubernur Sutarmidji Harap Muhammadiyah Bersama Pemprov Dapat Tingkat IPM Kalbar

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News