Gubernur Sutarmidji Targetkan Angka IPM Kalbar Tahun 2023 Capai 69,5

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menargetkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2023 bisa mencapai 69,5.

Tentu untuk mencapai itu semua perlu kerja bersama mulai dari tingkat kabupaten kota hingga Provinsi melalui program-program yang harus dijalankan.

Seperti diketahui bahwa data IPM Provinsi Kalimantan Barat pada lima tahun terkahir mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 dengan nilai diangka 66,26, tahun 2018 menjadi 66,98, di tahun 2019 naik menjadi 67,65, lalu ditahun 2020 naik lagi menjadi 67,66.

Selanjutnya pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 67,90, dan tahun 2022 berada pada angka 68,63.

“Target IPM kita di tahun 2023 bisa menyentuh angka 69,5 walaupun nanti tidak bisa mencapai itu, tetapi saya lihat kalau kita bergerak parsial itu akan susah,” ujarnya saat membuka acara Diseminasi Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Kalbar tahun 2023-2025 yang digelar oleh Pemprov bersama USAID ERAT di Hotel Mercure Pontianak, Senin 27 Februari 2023.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Sebut Kuota Haji Kalbar Telah Ditetapkan Pusat Sebanyak 2.519 Orang

Bahkan jauh sebelumnya untuk percepatan peningkatan IPM Provinsi Kalbar Sutarmidji telah memutuskan untuk memulai dari Indikator Pembangunan di desa.

“Kalau desa sudah genah semua, sehingga tidak ada lagi status desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang. Maka itu semuanya bakal bagus, karena hampir semua indikator IPM itu ada irisannya dengan indikator IDM,” ujarnya.

Sutarmidji menyampaikan bahwa mereka (Desa) harus tahu setiap kebijakan yang diambil saat Musrenbang dan sebagainya, apa yang menjadi capaiannya, dan untuk mencapai itu indikatornya apa.

“Maka dari itu, Program yang dijalankan harus menyangkut indikator yang ada, kalau capaiannya tidak ada indikator, programnya tidak nyambung itu bagaimana maka akan susah. Misalnya membangun disektor ekonomi, tetapi apa yang akan dibangun, lalu siapa yang harusnya membangunnya. Misalnya pada sektor UMKM,” ujarnya.

Ia mencontohkan juga misalnya pada KUR, dimana untuk akses kredit ini lebih banyak dimasyarakat yakni kepada pelaku UMKM, bukan disalurkan kepada yang mempunyai besar, seharusnya seperti itu.

Lalu di sektor pendidikan, dikatakannya yang menjadi tugas provinsi adalah menghitung harapan lamanya belajar, yang mana saat ini hampir semuanya sudah diatas 9 tahun, bahkan sudah ada yang diatas 13 tahun.

“Artinya yang menjadi tugas provinsi sudah berjalan dengan baik, karena SMA dan SMK sudah sampai ke situ. Jangan sampai ada yang masih dibawah angka tersebut,” tegasnya.

Selain itu, tinggal meningkatkan kualitas dibidang kesehatan misalnya pada stunting, dan untuk penanganan stunting tersebut tentu ada indikatornya. Maka dari itu, program yang berkaitan dengan indikator itu saja yang dilakukan.

“Jadi intinya IDM itu hanya menajamkan saja dari indikator itu. Kalau misalnya dia masih banyak desa berkembang, untuk mengubah menjadi desa maju, lihat indikator mana yang lemah. Kemudian kalau indikator itu berkaitan dengan indikator lain, itu dulu yang dikerjakan. Misalnya indikator itu untuk IPM, tapi juga menyangkut stunting, maka prioritaskan ini. Jangan pilih-pilih, dan pilihannya harus tepat, pilih satu program yang bisa mengover dua,” tegasnya.

Pada tahun 2023 ini IPM dikatakannya IPM Provinsi Kalbar masih pada kategori sedang, jadi masih dikatakan berat.