DPRD Kota Pontianak Usulkan Pemerintah Jamin BPJS Ketenagakerjaan Para Ketua RT-RW di Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Husin mengusulkan agar pemkot dapat menjamin/bertanggungjawab atas biaya dan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan seluruh Ketua RT-RW di Kota Pontianak.

Hal tersebut ia sampaikan pasca rapat dengar pendapat (RDP) umum bersama BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak, Senin 13 Februari 2023.

"Ada satu lagi yang perlu kita dorong kepada pemerintah ini, saya pernah diskusi sama RT-RW mereka berharap juga diberi jaminan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini," ungkapnya.

"Misalnya dari 5 program BPJS Ketenagakerjaan itu, ada lah salah satu item untuk mereka, ya mereka berharap itu," tuturnya.

Tentu, dikatakan Husin, untuk mewujudkan usulannya ini diperlukan biaya yang tidak sedikit pula.

Baca juga: Anggota DPRD Kota Pontianak Nilai KTP Digital Sudah Seharusnya Ada

"Tapi memang besar juga, ada sekitar 4000 RT-RW kita, kalau misalnya Rp 10.000 saja sudah sekitar Rp 40 juta setiap bulannya, satu tahun Rp 480 juta, cukup besar," ujarnya.

Namun demikian ia menjelaskan, pihaknya, DPRD Kota Pontianak akan mencoba mengupayakan agar usulan ini bisa terealisasi.

"Nanti kita coba agar para RT-RW kita yang membantu pemerintah terutama dalam urusan masyarakat ini, bisa kita jamin berkaitan dengan keselamatan kerja," tutupnya. (*)

• DPRD Kota Pontianak Ungkap Baru 14 Persen Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Cek Berita dan Artikel Terbaru Terkait DPRD Kota Pontianak DISINI