Ekspor Bauksit Dilarang Juni 2023, Erick Thohir Dorong Pembangunan Smelter di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang.

Pelarangan ekspor bijih bauksit itu tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Diketahui, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil bauksit terbesar di Indonesia.

Pertambangan bauksit di Kalbar terdapat di sejumlah daerah seperti Bengkayang, Ketapang, Singkawang, Kayong Utara, Kubu Raya, Pontianak, Sanggau, dan Landak.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa turunan utama dari pelarangan ekspor bauksit tersebut adalah berdirinya smelter.

• Berkunjung ke Singkawang, Menteri BUMN Erick Thohir Pecahkan Target Gunakan Sumpit

"Ya memang kan begini bahwa dengan distopnya bauksit di bulan Juni, itu turunan no satunya adalah harus ada smelter, baru bisa menjadi produk dan lain-lainnya," ucap Erick Thohir pasca menghadiri kuliah umum di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalbar. Sabtu, 4 Februari 2023.

"Sama ketika kita mengambil alih Freeport menjadi mayoritas itu turunannya kan smelter yang ada di Surabaya," pungkasnya.

Oleh karena itulah, dikatakan Erick Thohir, Kementerian BUMN sangat mendorong berdirinya smelter-smelter bauksit di Kalbar ini sesuai dengan kapasitas yang ada.

• Erick Thohir Nilai Percepatan Efektivitas Pelabuhan Kijing Diperlukan Kolaborasi Pemda dan Pusat

"Nah proses itu yang terus kita dorong nantinya, tidak hanya peran dari BUMN tapi juga private sektor, swasta. Karena itu bank-bank Himbara sendiri terbuka untuk pinjam smelter selama itu fisikal," ujarnya.

"Jadi kita sangat mendukung, apakah melalui himbara, ataupun BUMN menurunkan smelter sendiri, ataupun dari private sektor yang ingin melakukan. Dan harus dipastikan pasarnya ada, hilirisasi nya ada," tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, diperlukan kesabaran dan kebijakan jangka panjang yang pas untuk mewujudkan hilirisasi tersebut. Dengan demikian, menurutnya, maka pembangunan yang berkelanjutan harus dilakukan.

"Kita terbuka, ini kan proses yang masih baru mau berjalan. Jadi ini lah kenapa saya bilang, melanjutkan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia itu harus terjadi, yang namanya keberpihakan harus terjadi," ujarnya.

"Tapi gak bisa kan? selalu ganti pemimpin ganti kebijakan. Ini yang selalu menjadi problem kita bersama. Semua pemimpin yang pernah memimpin Indonesia, semuanya baik. karena itulah kita dididik kultur selalu menghormati apapun kebijakan yang baik, tapi yang kurang baik ya dikoreksi, jangan semuanya salah," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News