DPRD Kota Pontianak

Ketua DPRD Pontianak Satarudin: Jangan Sampai Anggaran yang Disediakan Hanya untuk Rapat-rapat Saja

"Makanya sekarang ini kita harus by data, kita ini bukan ahli nujum bapak ibu sekalian, ndak bisa kita main tebak-tebak angka," tegasnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FIRDAUS
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin saat menghadiri forum konsultasi publik penyusunan rancangan RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 dan rancangan awal RKPD Kota Pontianak tahun 2024. Selasa, 31 Januari 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menegaskan persoalan stunting harus hilang dari Kota Pontianak.

Untuk mengatasi hal ini, ia mengatakan Pemkot harus memiliki data yang jelas sebagai acuan penanganan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada forum konsultasi publik penyusunan rancangan RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 dan rancangan awal RKPD Kota Pontianak tahun 2024. Selasa, 31 Januari 2023.

"Juga target stunting, data SSGI dan data puskesmas dinas kesehatan, Bappeda mau pakai data yang mana?" ucapnya.

"Makanya sekarang ini kita harus by data, kita ini bukan ahli nujum bapak ibu sekalian, ndak bisa kita main tebak-tebak angka," tegasnya.

Tegas! Ketua DPRD Satarudin Pinta RPD dan RKPD Kota Pontianak Jelas dan Selaras

Ia mengatakan, angka stunting di Kota Pontianak ini masih cukup tinggi, berada di angka 19 persen lebih.

Oleh karenanya, lanjut Satar, jangan sampai anggaran yang disediakan untuk penanganan stunting ini hanya digunakan untuk rapat-rapat saja, dan tidak ada program-program yang berdampak langsung ke tengah-tengah masyarakat.

"Jangan sampai anggaran yang disediakan hanya untuk rapat-rapat dinas kesehatan dan BP2KB hanya untuk membahas gizi, tapi bayi tidak diberikan makanan yang bergizi, maka stunting di Kota Pontianak masih 19 koma sekian persen," ungkapnya.

Bea Cukai Kalbagbar Bersama Ditreskrimsus Polda Kalbar Amankan 10.086 Botol Miras Ilegal

"Tolong bayi-bayi itu diberikan makanan yang bergizi, kita rapat ini saja disiapkan makanan sekian gizi-gizinya," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa angka miskin ekstrem di Kota Pontianak masih ada sekitar 0 koma sekian persen, atau lebih kurang 4000 jiwa.

Ia meminta, agar warga miskin ekstrem ini agar terdata dengan baik, sehingga pada tahun 2024 miskin ekstrem tidak ada lagi di Kota Pontianak.

"Bayi-bayi anak orang tidak mampu, yang miskin ekstrem 0 koma sekian persen hampir 4 ribu lebih itu harus di data dengan baik," ungkapnya.

"Tahun 2024 miskin ekstrem ini haru hilang, bagaimana caranya kita bicarakan bersama," tegasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved