Angeline Fremalco Terima Keluhan dari Tenaga Honorer Kemenag di Kalbar yang Tak Bisa Daftar PPPK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco menerima keluhan dari para tenaga kontrak dari Kemenag yang ada di Provinsi Kalbar terkait tak bisa mendaftar PPPK.

Angeline mengatakan beberapa waktu lalu ia bertemu dengan beberapa orang tenaga kontrak di Kemenag yang tersebar di kabupaten kota di Kalbar. Mereka adalah tenaga kontrak yang bertugas sebagai penyuluh agama.

Tenaga kontrak ini juga mempunyai SK Honor dari Kemenag dan mendapatkan gaji, yang memang ada masa kerjanya bahkan sampai bertahun-tahun, dan ada yang terus diperpanjang.

Kemudian para tenaga honor ini ingin ikut mendaftar P3K pada formasi untuk penyuluh agama di Kemenag.

Namun yang menjadi masalah saat mendaftar adalah mereka tidak bisa lolos verifikasi administrasi karena tidak linear keilmuannya.

Baca juga: Pelayanan Pada Masyarakat, Gubernur Kalbar Akan Bangun Gedung PMI Provinsi Agar Lebih Representatif

“Jadi mereka ini Sarjana Agama dianggap tidak linear sebagai penyuluh agama, aneh rasanya sementara mereka sudah bekerja sebagai tenaga kontrak penyuluh agama. Tapi tidak bisa daftar P3K, ini persyaratannya yang aneh,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 19 Januari 2023.

Ditegasnya seharusnya jika mereka sarjana agama itu boleh. Jadi sekian banyak yang honor di Kemenag yang tersebar di kabupaten kota hanya sekian persen yang lulus dari 50 orang tenaga honor.

“Yang kita soroti sebenarnya P3K ini adalah harapan bagi mereka, karena honor nanti sudah tidak lagi. P3K ini kan dibuat pemerintah untuk menampung mereka yang sudah mengabdi ,”tegasnya.

Akan tetapi jika persyaratan seperti ini tentu tak ada harapan bagi mereka. Ia mempertanyakan juga kenapa mereka yang sudah honor ini, tidak bisa mendaftar padahal mereka sudah menjadi penyuluh agama bertahun-tahun.

“Memang Kemenag ini instansi vertikal. Jadi kita agak susah kordinasi dengan mereka. Banyak sekali keluhan seperti ini, mereka yang sudah sekian tahun honor hanya 10 persen yang lulus ,”tegasnya.

Padahal mereka sudah semangat ketika adanya pembukaan P3K ini, tapi tidak bisa mendaftar karena persyaratannya.

Ia juga menyoroti ketika ada rekrutmen baik guru biasa dan guru agama, yang menurutnyakadang suka tumpang tindih , seperti kasus yang pernah diributkan terkait formasi guru agama diluar guru agama islam.

Karena masalah tumpang tindih ini, kordinasi yang juga kurang sehingga menjadi sebuah masalah.

“Ini sama kasusnya antara Kemenag dan Kemenpan RB. Jadi kita harap kedepan masalah ini juga dapat didengar oleh pihak kementrian, setidaknya bobot persyaratan itu kordinasilah diantara kementrian,”pungkasnya. (*)

• Gubernur Sutarmidji Sebut Momen Cap Go Meh Jadi Daya Tarik Wisatawan Untuk Datang ke Kalbar

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News