Tampilan PLBN Kalbar Sudah Bagus, Gubernur Ingin Pemanfaatan Secara Maksimal dari Sisi Ekonomi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menilai pembangunan kawasan perbatasan, khususnya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di provinsi Kalbar belum memberikan manfaat secara maksimal dari sisi ekonomi.

Bahkan menurutnya justru pihak Malaysia yang lebih banyak diuntungkan dari keberadaan PLBN tersebut.

"Dari sisi infrastruktur (PLBN) semua sudah bagus, hanya masalahnya manfaatnya dulu apa, sudah maksimal atau belum. Sudah sesuai progres kajian awal pembangunan atau belum. Dari sisi ekonomi saya lihat justru lebih banyak menguntungkan Malaysia," ujar Sutarmidji.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara Dialog Obrolan Siang yang mengangkat tema Membangun Perbatasan, Merawat NKRI, di Golden Tulip Pontianak, Selasa 27 Desember 2022.

Dirinya mencontohkan seperti kendaraan yang melintas antar kedua negara bertetangga tersebut. Dari 11 ribuan data per tahunnya, Midji menyebut kendaraan asal Malaysia yang masuk Kalbar hanya sekitar seribu kendaraan.

Baca juga: Balai Besar POM Pontianak Periksa 96 Sarana Produksi dan 742 Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sementara sisanya sekitar 10 ribu kendaraan, adalah kendaraan asal Indonesia yang masuk ke Malaysia. Hal itu menurutnya disebabkan biaya asuransi kendaraan di sisi Indonesia yang lebih tinggi.

“Kendaraan Malaysia masuk ke sini asuransi sekitar Rp400 ribuan lebih, kalau kita (masuk Malaysia) hanya Rp200 ribuan saja," terangnya.

Lalu yang kedua Midji mengatakan, kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan juga masih belum jelas. Seperti diketahui di sana ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan ada pula Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Terkait batas kewenangan antara dua instansi negara tersebut menurutnya masih belum jelas.

"Sehingga masalah (regulasi) hubungan ekonomi (dua negara) belum diatur dengan jelas. Sejauh ini (di PLBN) masih bersifat perdagangan tradisional belum internasional. Ini yang saya suruh selesakan, saya minta itu (ke pusat)," jelasnya.

Terkait perdagangan lintas batas negara melalui PLBN, lanjut Midji juga sempat dibahas saat pertemuan tingkat menteri BIMP-EAGA belum lama ini.

Hal tersebut dikatakan Midji harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, karena berhubungan dengan kebijakan antar negara.

“Harus Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyelesaikan ini. Karena percuma kalau fisik (PLBN) bagus, manfaat ekonominya belum maksimal," ucapnya.

Namun demikian secara umum, Midji melihat tampilan dari empat PLBN di Kalbar saat ini sudah lebih bagus dibandingkan dengan Malaysia. Itu tak lepas dari program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang fokus pembangunan dari wilayah pinggiran sejak 2014 lalu.

Adapun PLBN yang ada di Kalbar dimulai dari PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, dan PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan satu PLBN lagi di Sungai Kelik, Kabupaten Sintang masih dalam tahap pembangunan.