Lokal Populer

Kurangnya Dukungan Pemda pada Dewan Pengupahan di Tiap-tiap Daerah

selama ini dewan pengupahan Kota Pontianak kata Acui, sudah mengeluhkan berkali-kali terkait tunjangan kegiatan yang minim untuk dewan pengupahan Kota

Dok. APINDO Kalbar
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kota Pontianak dan beberapa kabupaten kota lain masih menunggu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ) tahun 2023.

Saat ini sudah ada kabupaten di Kalbar yang telah mengumumkan besaran angka kenaikan UMK.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui mengatakan sebenarnya Rapat Paripurna Dewan Pengupahan Kota Pontianak sudah diadakan 15 November 2022.

"Kita sebenarnya sudah selesai mengadakan rapat Selasa 15 November 2022. Namun Disnaker Kota Pontianak mengundang Dewan Pengupahan Kota Pontianak untuk mengadakan Rapat Paripurna lagi pada Kamis lalu dan gagal sebab ada keberatan dari sebagian Anggota Dewan Pengupahan Kota Pontianak," ujar Acui, Minggu 4 Desember 2022.

Edi Kamtono Ajak Masyarakat Tidak Mengucilkan Mereka yang Terinfeksi Virus HIV atau ODHA

Selanjutnya rapat kembali diagendakan pada Jumat, namun juga gagal dilaksanakan.

"Kemudian ada undangan rapat untuk Senin ini, namun sebagian anggota Dewan Pengupahan Kota Pontianak tidak setuju ada rapat paripurna lagi sebab kita sudah memutuskan besaran angka UMK untuk 2023," ujarnya.

Ketidakhadiran beberapa asosiasi gabungan pengusaha yang termasuk di dalam Dewan Pengupahan Kota Pontianak kata Acui bukan tanpa alasan.

Selain sudah menganggap penetapan UMK sudah rampung ditandatangani 15 November 2022, beberapa anggota dewan pengupahan juga tidak semuanya ada di Kota Pontianak melainkan di daerah.

"Angkanya sudah ditetapkan. Sebenarnya kondisi dukungan Pemda pada masing-masing Dewan Pengupahan di masing-masing daerah sangat kurang dan kita di Apindo setiap tahun menerima keluhan dari anggota yang ditugaskan di dewan pengupahan kabupaten kota," ujarnya.

Beberapa Kabupaten Kota di Kalbar Masih Membahas Besaran Kenaikan UMK

Poin Keberatan

UMK Kota Pontianak tahun 2023 belum ditetapkan. Anggota dewan pengupahan Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya mengatakan Rapat Paripurna dewan pengupahan Kota Pontianak telah dilakukan pada 15 November 2022.

Disnaker Kota Pontianak kata Acui, mengundang dewan pengupahan Kota Pontianak untuk mengadakan kembali rapat paripurna pada Kamis 1 Desember dan gagal sebab muncul sikap keberatan dari sebagian Anggota dewan pengupahan Kota Pontianak. Selanjutnya rapat kembali diagendakan pada Jumat 1 Desember, namun juga gagal dilaksanakan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar ini menyampaikan empat poin keberatan mewakili pengusaha yang tergabung dalam dewan pengupahan Kota Pontianak, yang dihimpunnya melalui grup dewan pengupahan Kota Pontianak.

"Bersama ini saya sampaikan beberapa pokok pikiran yang bisa kita jadikan koreksi bersama sebagai bagian dari dewan pengupahan. Pertama, otoritas mengadakan rapat ada pada keputusan anggota dewan pengupahan bukan berdasarkan perintah atau inisiatif dari dinas, anggota dewan pengupahan yang berhak menentukan apakah mengadakan rapat dengan pokok pembahasan yang jelas," ujar Acui, Minggu 4 Desember 2022.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved