UMP Kalbar 2023

Apindo Kalbar Sebut Rapat Paripurna Bahas UMK Kota Pontianak Sudah Dilakukan 15 November 2022

Namun Disnaker Kota Pontianak mengundang Dewan Pengupahan Kota Pontianak untuk mengadakan Rapat Paripurna lagi pada Kamis lalu dan gagal

Penulis: Maskartini | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Acui
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui. (IST Acui) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak dan beberapa kabupaten kota lain masih menunggu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ) tahun 2023.

Saat ini sudah ada kabupaten di Kalbar yang telah mengumumkan besaran angka kenaikan UMK.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Kalimantan Barat, Andreas Acui mengatakan sebenarnya Rapat Paripurna Dewan Pengupahan Kota Pontianak sudah diadakan 15 November 2022.

"Kita sebenar sudah selesai mengadakan rapat Selasa 15 November 2022. Namun Disnaker Kota Pontianak mengundang Dewan Pengupahan Kota Pontianak untuk mengadakan Rapat Paripurna lagi pada Kamis lalu dan gagal sebab ada keberatan dari sebagian Anggota Dewan Pengupahan Kota Pontianak," ujar Acui, Minggu 4 Desember 2022.

Pekerja Pontianak Curhat Biaya Kebutuhan Makin Mahal, Harap Kenaikan UMK 2023 Memihak ke Masyarakat

Edi Kamtono Beri Sinyal Kenaikan UMK Pontianak 2023, Berapa Nominalnya?

Selanjutnya rapat kembali diagendakan pada Jumat, namun juga gagal dilaksanakan.

"Kemudian ada undangan rapat untuk Senin ini, namun sebagian anggota Dewan Pengupahan Kota Pontianak tidak setuju ada rapat paripurna lagi sebab kita sudah memutuskan besaran angka UMK untuk 2023," ujarnya.

Ketidakhadiran beberapa asosiasi gabungan pengusaha yang termasuk didalam Dewan Pengupahan Kota Pontianak kata Acui bukan tanpa alasan.

Selain sudah menganggap penetapan UMK sudah rampung ditandatangani 15 November 2022, beberapa anggota dewan pengupahan juga tidak semuanya ada di Kota Pontianak melainkan di daerah.

"Angkanya sudah ditetapkan. Sebenarnya kondisi dukungan Pemda pada masing-masing Dewan Pengupahan di masing-masing daerah sangat kurang dan kita di Apindo setiap tahun menerima keluhan dari anggota yang di tugaskan di dewan pengupahan kabupaten kota," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved