Apindo Kalbar Minta Jangan Gegabah Putuskan UMP Tinggi Ditengah Ekonomi 2023 yang Tak Pasti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2023 atau UMP Kalbar 2023 akan diumumkan oleh Gubernur di setiap Provinsi pada Senin, 28 November 2022.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya menilai rentang kenaikan UMP berkisar diangka 5 persen.

Angka tersebut dinilai Acui sesuai ditengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih.

"Tahun 2023 kita masuk dalam ekonomi yang tak pasti. Jadi jangan gegabah memutuskan UMP setinggi tingginya," ujar Acui, Minggu 27 November 2022.

• Penetapan UMP, Ketua KSBSI Harap Gubernur Kalbar Tetapkan Sesuai Rekomendasi Dewan Pengupahan

• Deadline Penetapan UMP dan UMK 2023 Resmi Diumumkan Menaker Ida Fauziyah

Penetapan upah kata Acui berhubungan dengan semua pihak dan harus melalui pertimbangan matang.

Hal ini lantaran setelah diputuskan, keputusan harus dijalankan dan berhubungan dengan sanksi apabila tidak dijalani.

"Untuk UMK di Kota Pontianak sudah putus sebelum keluar peraturan menteri itu. Yang berat saat ini adalah semua pihak termasuk pemberi kerja atau perusahaan," ujarnya.

Mengenai berapa angka kenaikan UMP yang dinilai tidak memberatkan, Acui memiliki pandangan.

"Kisaran wajar harusnya 5 persen, supaya ada keseimbangan. Apa gunanya jika di putuskan tinggi tapi kemudian ada banyak PHK kedepannya," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News