Laporkan Kepada Bawaslu Jika Masyarakat Temukan Pelanggaran Pemilu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Bawaslu Kabupaten Landak, Petrus Kanisius, ajak masyarakat di Kabupaten Landak berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum tahun 2024, bantu awasi tahapan pemilu yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Petrus Kanisius dalam Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Landak yang digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH, di aula Hotel Hanura Ngabang, Selasa 1 November 2022.

"Kegiatan ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan. Artinya kita ingin mendapatkan suport langsung dari masyarakat dalam menjalankan tugas Bawaslu dalam pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu," kata Petrus.

Ia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Senada, komisioner Bawaslu Landak, Bonifasius mengharapkan keberanian masyarakat untuk melapor jika menemukan pelanggaran pemilu.

• Pembangunan Jalan di Desa Lumbang Akan Pengaruhi Perekonomian Masyarakat

Sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas dan berakal sehat, mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat di Kabupaten Landak.

Sementara itu, moderator sosialisasi, Karolin Margret Natasa mengatakan Pemilu serentak 2024 akan menjadi sejarah di Indonesia karena yang pertama di tahun yang sama dilaksanakan Pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

" Saat ini KPU dan Bawaslu sudah bergerak, sudah memulai tahapannya. Kita mengharapkan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Laporkan jika menemukan pelanggaran pemilu beserta bukti yang jelas, " pungkasnya.

Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Sekda Kabupaten Landak, Vinsensius, hadiri Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Landak.

Harap mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan sosialisasi itu digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH, di aula Hotel Hanura Ngabang, Selasa 1 November 2022.

Pada kesempatan itu, Sekda Landak mengapresiasi kegiatan yang terlaksana, Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi yang dilandasi oleh semangat dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

"Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya akan tumbuh kesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik. Sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab dalam upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis, cerdas dan bermartabat,” harapnya.

Lebih lanjut, Sekda menuturkan kegiatan itu merupakan wadah edukasi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik.

Mengingat pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UUD 1945.

"Pemilu dan Pilkada merupakan arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Pemilu juga perlu dimaknai sebagai arena musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin untuk menata panduan bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Landak Periode Tahun 2017-2022, Perwakilan Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Landak, Kejari Landak, Kaban Kesbangpol Kab. Landak, dan para tamu undangan lainnya.

Hendaki Pemilu Berkualitas

Anggota DPR RI Komisi II, Cornelis mengatakan saat ini ada 18 Partai Politik (Parpol) yang sedang mengikuti verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Dimana 18 Parpol itu sebelumnya dinyatakan lulus verifikasi administrasi oleh KPU.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Karena kita menghendaki pemilu berkualitas, namun pemilu berkualitas itu bisa hancur apabila terjadi money politik dan pelanggaran pemilu. Maka perlu kita beri sosialisasi pemilu," kata Cornelis.

Pada kesempatan itu, Cornelis mengimbau agar masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu dapat melaporkannya ke pihak berwenang seperti Bawaslu. Contoh pelanggaran pemilu seperti money politik dan ASN, TNI, Polri yang berkampanye secara langsung ataupun melalui media sosial.

"Pemilu itu penting sebagai perebutan kekuasaan secara sah, bukan melalui kudeta, itulah negara demokrasi. Demokrasi berdasarkan Pancasila," tegas Cornelis.

Cornelis mengatakan ada 16 mitra kerja Komisi II. Dimana tiga di antaranya adalah Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP).