Disbunnak Kalbar Kenalkan dan Sosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Data Indeks Harga TBS

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif mendukung Tim Verifikasi Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar atas inovasi

Penulis: Maskartini | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Maskartini
Berbagai perusahaan dan asosiasi mengikuti Sosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Data Indeks K dan Harga TBS atau SIDIKH TBS. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar memperkenalkan aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Data Indeks K dan Harga TBS (SIDIKHTBS) di Aula Kantor Disbunnak Kalbar, Jalan Moh Hambal, Senin 3 Oktober 2022.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif mendukung Tim Verifikasi Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar atas inovasi yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam penetapan Indeks K dan Harga TBS di Kalbar.

Munsif mengatakan majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di daerah dalam memajukan daerahnya. 

Terjaring Razia Tak Bawa STNK, Warga Pontianak Bersyukur Hanya Ditegur dan Tidak Ditilang

"Diperlukan adanya upaya untuk memacu kreativitas daerah dalam meningkatkan daya saing daerah, untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif," ujarnya 

Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa adanya kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 386 sd 390.

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan tersebut. 

"Sasaran inovasi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah," ungkapnya.

Bentuk Inovasi penetapan Indeks K dan harga tandan buah segar melalui SIDIKH TBS diartikan semua bentuk pembaharuan untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

SIDIKH TBS merupakan Inovasi yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 6 tentang Inovasi Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek Dan Mendagri No 03 Tahun 2012 Dan No 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Sedangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

"Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar telah melaksanakan inovasi melalui pembuatan aplikasi khususnya terkait dengan penetapan Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar. Harapannya dengan adanya aplikasi SIDIKHTBS ini dapat menyederhanakan proses input data, mempermudah dalam penyampaian dokumen karena bersifat dokumen elektronik," ujarnya.

Inovasi tersebut kata Munsif juga memungkinkan untuk optimalisasi keikutsertaan perusahaan dalam penetapan indeks K dan harga TBS, menjaga keamanan data, mempermudah penyimpanan arsip, mempermudah peserta atau masyarakat umum memperoleh informasi penetapan harga, serta meminimalisir penggunaan kertas.

Berdasarkan data yang dimiliki Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalbar, saat ini terdapat 121 PKS yang tersebar di 12 Kabupaten. Kabupaten dengan jumlah PKS terbanyak adalah Ketapang sebanyak 32 PKS, Sanggau 21 PKS, Kuburaya 11 PKS dan Sintang 11 PKS. 

"Perusahaan yang aktif berperan serta dalam penetapan harga selama ini sebanyak 41 PKS, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara, ini adalah wujud ketaatan saudara terhadap regulasi yang berlaku saat ini," ujarnya.

Berdasarkan jumlahnya, kabupaten terbanyak yang PKS-nya aktif dalam penetapan harga TBS adalah Kabupaten Sanggau (11 PKS), Ketapang (8 PKS) dan Sekadau (6 PKS), sementara dari Kabupaten Kayong Utara, Landak, dan Mempawah belum ada kepesertaan PKS.

Berdasarkan rasio jumlah PKS yang ada dan jumlah PKS yang terlibat dalam penetapan harga, Kabupaten Kapuas Hulu telah mengikutsertakan seluruh PKS-nya (4/4=100 persen), Sekadau (8/6=75 persen), Sanggau (21/11=52persen), Sambas (8/4=50persen), Kuburaya (11/4=36persen), Ketapang (32/8=25persen, Melawi (4/1=25persen), Sintang (11/2=18persen), dan Bengkayang  (9/1=11persen), Landak (8/0=0 persen), Kayong Utara (3/0=0 persen), dan Mempawah (2/0=0 persen).

"Kita semua berharap berbagai macam kendala yang menyebabkan belum dapat berpartisipasinya perusahaan PKS dalam penetapan harga TBS dapat segera kita atasi bersama," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved