Agus Sutomo Sebut Pemerintah Perlu Perhatikan Kebijakan dalam Menentukan Ilegal Logging

Direktur Teraju Indonesia Agus Sutomo mengatakan dengan adanya ilegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat, pemerintah harus memperhatikan

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Direktur Teraju Indonesia Agus Sutomo 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Teraju Indonesia Agus Sutomo mengatakan dengan adanya ilegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat, pemerintah harus memperhatikan kebijakan dalam menentukan ilegal logging itu sendiri. 

"Ilegal logging itu mesti jelas dan yang dikatakan legal logging itu siapa sebenarnya, kalau misalnya masyarakat yang kemudian menebang di areal mereka sendiri yang kemudian dipergunakan untuk membangun rumah mereka di pedesaan atau di kampung itu dianggap ilegal logging," ujarnya.

"Dan yang dilakukan masyarakat juga mesti dipertanyakan dan mesti ada terminologi yang jelas dan indikator-indikator yang harus dibuat oleh pemerintah, "katanya saat dikonfirmasi pada hari Sabtu, 24 September 2022.

Gubernur Sutarmidji Akan Pimpin Pertemuan Forum Bergengsi BIMP-EAGA ke-25 di Pontianak

Ia juga menjelaskan jika dilihat dari sisi perizinan dalam skala besar justru pemerintah harusnya bisa menjadi pelaku ilegal logging itu sendiri. 

"Kalau misalnya kita mau mengatakan siapa pelaku ilegal logging sebenarnya ya bisa dikatakan pemerintah, kenapa dengan memberikan izin-izin kepada industri-industri ekstraktif tersebut yang kemudian menebang dan menghancurkan hutan, "katanya.

Tomo juga mengatakan jika masyarakat yang ditangkap akibat tuduhan ilegal logging ini menjadi persoalan bagaimana edukasinya, bagaimana kemudian penjelasan kepada tingkatan masyarakat dan terjadi ketidakadilan. 

"Bagi saya terjadi ketidakadilan dalam konteks hukum , ketika masyarakat melakukan penerbangan untuk kebutuhan sendiri, kemudian dituduh ilegal logging, "katanya.

"Kemudian pembangunan-pembangunan tingkatan pemerintah juga masih menggunakan Sumber Daya Alam seperti hutan untuk cerucuk tiang dan segala macam, artinya mesti jelas dulu, "tambahnya. 

Sementara itu ia juga menjelaskan, harus ada kejelasan dan keadilan dimana pemerintah juga menggunakan hutan sebagai keperluan pembangunan dan sebagainya. 
 
"Didepan mata masyarakat, hutan mereka dihancurkan hanya untuk menanam akasia atau untuk pohon sawit dan lainnya, atau juga untuk pertambangan itu seperti apa, "katanya.

"Artinya juga mesti ada letak keadilan disini dalam penguasaan Sumber Daya Alam dan harus jelas juga bagaimana kebutuhan masyarakat itu juga mesti diperhatikan dalam pembangunan mereka juga membutuhkan pohon-pohon tersebut untuk membangun rumah, "tegasnya.

Di sisi lain menurutnya yang memiliki hak dalam pengolahan Sumber Daya Alam adalah masyarakat lokal sendiri yang selama ini sudah menjaga hutan sehingga menjadi lebih baik. 

"Artinya memang ada ketidakadilan didalam konteks pembangunan yang berbasis pada Sumber Daya Alam dimana penguasaan yang dikuasai oleh rakyat itu di anggap ilegal sementara yang merusak habis-habisan itu di anggap legal, "katanya.

"Sementara hutan itu adalah hak masyarakat, karena mereka yang menjaga kok sehingga tidak hancur, tidak rusak, ketika masyarakat adat masyarakat lokal atau petani yang mengelola dan menjaga hutan itu menjadi lebih baik, "tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved