Kenapa Warga Blokir Jalan Sintang - Binjai?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sejumlah perwakilan warga empat kecamatan menggelar aksi pemblokiran jalan, di Desa Simbak Raya, Kecamatan Binjai Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu 15 Desember 2021.

Aksi tersebut buntut kekecawaan masyarakat atas pernyataan Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang menyebut ruas jalan provinsi segmen Binjai-Semubuk tidak begitu banyak yang rusak, kecuali jembatan.

“Kalau kita lihat bersama kondisi ruas jalan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini baru satu titik (jalan rusak) masih banyak titik lain yang hancur,” kata Danel, warga Binjai.

“Kita tidak peduli apakah ini ruas jalan kabupaten atau provinsi atau pusat, yang kita tahu jalan bisa dilewati.” lanjutnya.

Aksi pemblokiran badan jalan dimulai sejak pukul 08.30 WIB.

Pemblokiran dilakukan di titik jalan rusak dengan cara diportal menggunakan kayu dan bambu.

Akibat penutupan badan jalan tersebut, banyak kendaraan yang tertahan tidak bisa melintas selama lebih dari 4 jam.

• Gubernur Sutarmidji Jelaskan Postingannya di Facebook! Pastikan Akses Terdampak Banjir Dibenahi

(Simak berita terbaru dari Sintang)

Portal baru dibuka pada pukul 12.18 WIB setelah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sintang, Yustinus mewakili bupati menandatangani beberapa tuntutan berisi aspirasi.

Andreas, koordinator aksi menyampaikan ada beberapa tuntutan masyarakat 4 kecamatan kepada pemerintah, khususnya Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmijdi.

“Yang saya tahu hanya satu jembatan yang bagus, selebihnya hancur semua jembatan,” kata Andreas.

“Sebelum natal, kami minta dari Sintang sampai Indung, bisa dilewati. Kami tidak menuntut jalan aspal tapi lakukan pengerasan, apapun caranya. Teman-teman dari pemda bisa berkomunikasi,” jelasnya.

Selain itu, Andreas juga merasa malu jika selama ini masyarakat Sintang yang ingin pergi ke Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, harus memutar melintasi 2 kabupaten agar bisa menuju ke wilayah perbatasan Sintang-Malaysia.

“Jalan Sintang-ketungau hulu 99 persen jalan hancur. Sedangkan, di perbatasan sampai saat infrastruktur belum bisa dilewati, kami harus lewat sekadau dan sanggau,” kata Andreas.

Tuntutan lainnya, warga meminta agar alat berat baik excavator, gleder dan pibro bisa standby di titik-titik jalan rusak.

Selain itu, Andreas juga meminta agar dana CSR perusahaan lebih baik dikelola oleh swasta, melibatkan masyarakat lokal dan koperasi.

“Saya juga minta Dinas Perhubungan tegas pada angkutan berat beban dan keamanan perusahaan sawit. Jalan kapasitas 5 ton, truk yang lewat 10 ton, hancur, lah,” sesalnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sintang, Yustinus mewakili bupati sintang meminta agar perusahaan membantu masyarakat memperbaiki ruas jalan rusak.

“Intinya kita minta kepada perusahaan untuk segera memperbaiki ruas-ruas jalan yang dilalui oleh pihak perusahaan,” tegasnya.

• Respons Kebijakan Jokowi, Sutarmijdi Minta Laboratorium Swasta Turunkan Harga Tes PCR

Isi Postingan Sutarmijdi

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmijdi sempat meninjau ruas jalan Binjai pada beberapa waktu lalu.

Kesimpulan Mijdi, akibat bencana banjir ruas jalan status provinsi tersebut tidak begitu banyak jalan yang rusak, kecuali jembatan.

Selain itu, Midji juga menyebut saat ini sedang dikerjakan pembangunan beberapa jembatan yang rusak segera diperbaiki.

“Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ke 4 di Sintang, kami gunakan untuk melihat kondisi jalan provinsi segmen Binjai-Semubuk pasca banjir. Alhamdulilah tidak begitu banyak yang rusak, kecuali jembatan. Sekarang sedang dikerjakan jembatan sepanjang 7 kilometer. Beberapa jembatan yang rusak segera diperbaiki. Aktivitas ekonomi sintang sudah kembali normal,”  tulis Midji dikutip dari akun Facebook-nya.

Dalam rilis tertulis yang diterima Tribun Pontianak, Gubernur Sutarmidji meninjau jalan provinsi yang terletak di Kecamatan Binjai, bersama Bupati Sintang Jarot Winarno dan Ketua DPRD Provinsi Kalbar M. Kebing, pada Kamis 9 Desember 2021.

Adapun jalan yang ditinjau oleh Sutarmidji sepanjang 58,7 Kilometer.

Midji menyebut, proses perbaikan infrastruktur jalan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus [DAK].

Untuk saat ini segmen efektif pertama dengan panjang sekitar 500 Meter dan untuk segmen efektif kedua sekitar 6,5 KM dengan sumber dana DAK.

"Tujuh Kilometer ini yang kita tinjau dan kita melanjutkan jalan provisi di arah binjai ke merakai tujuh kilometer dengan dana DAK. Kalau saya pantau, saya minta sekarang ini di tangani dana DAK murni kita itu menagani jembatan, kebanyakan dari mulai masuk jalan provinsi yang bermasalah di jembatan itu lebih rendah dari jalan, kalau dia lebih dari jalan, kalau itu paret atau sungai, nanti menggenangi curah air bergerak, sehingga dia [jembatan] harus melengkung atau lebih tinggi dari jalan harus lebih tinggi dari jalan," ungkapnya.

Mijdi juga meminta seluruh perusahaan sawit bersinergitas dengan Pemerintah Provinsi untuk merawat infrastruktur jalan secara bersama-sama agar tidak rusak lagi.

"Di sini [sintang] ada 6 perusahaan sawit nanti yang masih tanah itu mereka yang harus rawat, terus tambal yang diaspal. Jadi harus kolaborasi kalau gak kita buat jalan dia merusak jalan, pemda tak dapat apa-apa. Jadi harus kolaborasi kalau tidak, saya kan dulu pernah terjebak di sini, diportal mereka, akhirnya saya mutar di dalam. Mereka tidak mau juga jalan dipakai orang umum, ini itulah. Kalau tak mau, kalau dia portal jalan die masak kite tak boleh. Itu harusnya kerja sama," tegasnya. (*)