Pencairan Dana Desa Saat Ini Cepat, Ini Penjelasan Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD) Kapuas Hulu, Alfiansyah menyatakan, pencairan dana desa (DD) tahun ini mekanismenya siapa cepat mengurus pencairan dan pertanggungjawaban, itu yang cair dulu.

"Dimana tidak lagi menunggu secara kumulatif beberapa desa. Pola ini pencairan ini ada Perbup yang mengatur, bahkan dalam pencairan DD SPJ-nya di kecamatan, dari kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk pencairannya setelah memeriksa SPJ dari Desa. Kami tidak lagi menerima SPJ lagi, cukup menerima rekomendasi camat," ujarnya, Selasa 7 September 2021.

Dijelaskannya, camat bisa membuat semacam pernyataan tertulis dari desa bahwa DD dipergunakan sesuai pertanggungjawaban.

"Sebab pemeriksaan DD sendiri biasanya dilakukan oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) setiap akhir tahun," ucapnya.

• Tiga Orang Peserta Asal Kapuas Hulu di Kegiatan SKPP Raih Prestasi

Alfiansyah menjelaskan, serapan DD se Kapuas Hulu sudah 57,8 persen. Ini sudah pencairan tahap dua. Akhir September ini targetnya 75 persen.

"Terkait strategi percepatan penyerapan anggaran, kami sudah berkoordinasi dengan Camat sebagai pembina dan pengawas desa di kecamatan masing-masing," ujarnya.

Sedangkan kendala yang sering terjadi terkait pencairan DD adalah sinyal di desa, pasalnya masih banyak yang blank spot (tidak ada akses internet).

"Untuk mengatasinya, kami telah menyiapkan tempat upload dan konsultasi. Jadi sudah siapkan wifi dan tempat konsultasi. Kades atau aparatur desa tinggal gunakan saja, ruangan ini disediakan dari pagi sampai malam," ucapnya.

Dipaparkan Alfiansyah, saat ini ada 138 desa yang belum urus pencairan DD tahap dua. Namun target 75 persen seharusnya bisa tercapai, pasalnya keseluruhan pencairan tahap II angka realisasi DD se Kapuas Hulu diatas 80 persen.

"Untuk keseluruhan DD se Kapuas Hulu jumlahnya Rp 276 miliar," ungkapnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kapuas Hulu)